TRIBUNGORONTALO.COM -- Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Jundi Al Muhandis, menyebut tidak ada perwakilan pemerintah maupun pejabat publik yang datang menemui massa mahasiswa saat aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Aksi tersebut muncul sebagai respons atas kenaikan harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) tercatat naik menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) dibanderol Rp17.000 per liter.
Penolakan terhadap kebijakan tersebut terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta, ribuan mahasiswa melakukan long march dari sejumlah titik menuju Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026).
Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok serta memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Demonstrasi sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara massa dengan aparat gabungan TNI dan kepolisian.
Gelombang protes serupa juga berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Solo untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dinilai mendadak serta melemahnya nilai tukar rupiah.
Tak hanya itu, peserta aksi di Solo turut mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap berkontribusi terhadap persoalan ekonomi, termasuk program MBG.
Sementara di Semarang, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi di depan DPRD Jawa Tengah dengan mengusung tema "Peringatan Darurat Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat".
Baca juga: Gaji Ke-13 2026 Belum Cair? Taspen Ungkap Penyebabnya, Ini Daftar ASN yang Tak Berhak Menerima
Meski aksi berlangsung secara serentak di sejumlah wilayah, Jundi menegaskan tidak ada pejabat yang hadir untuk berdialog dengan mahasiswa di Bundaran HI.
Menurutnya, massa aksi justru menghadapi tindakan aparat yang dinilai represif selama demonstrasi berlangsung.
Represifitas sendiri merujuk pada tindakan atau sikap yang menekan, membatasi, maupun membungkam kebebasan seseorang atau kelompok. Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan penggunaan kewenangan atau kekuatan secara berlebihan oleh pihak berwenang dalam mengendalikan massa maupun merespons aksi protes.
"Saya sampaikan tidak ada sama sekali (pejabat yang menemui), jangankan ada pejabat yang menyambut kami untuk menerima aspirasi, kami disambut dengan represifitas dari sejumlah aparat yang menghalangi kami," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (13/6/2026).
"Ada yang melakukan pemukulan serta penendangan. Jadi sampai saat ini tidak ada pihak dari Pemerintah, pejabat publik, kementerian, ataupun anggota DPR yang menyambut dan menerima aspirasi kami," lanjut Jundi.
Padahal, kata Jundi, aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola ekonomi yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.
"Apa yang kami sampaikan adalah representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tata kelola terutama dalam konteks perekonomian hari ini," katanya.
Jundi pun menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan kesadaran terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Yang penting untuk dicermati oleh publik dan dalam hal ini sebetulnya Presiden Prabowo adalah poin nomor lima, di mana Presiden harus mengakui kesalahan dan berhenti mengelak," katanya.
Di Jakarta, massa semula berencana menggelar aksi di kawasan Bundaran HI.
Namun, pengadangan oleh aparat gabungan TNI-Polri di kawasan Semanggi hingga Thamrin Nine membuat aksi bergeser dan terkonsentrasi di beberapa titik sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.
Baca juga: Demo Mahasiswa Jakarta Diwarnai Isu CCTV Mati dan Sinyal Hilang, Polisi Beri Klarifikasi
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas, sebelumnya mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dia menyebut mahasiswa memandang Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan serius yang belum mendapatkan solusi memadai dari pemerintah.
"Indonesia adalah negara yang kaya, namun rakyatnya belum sejahtera. Indonesia negara besar, tapi masih banyak rakyat yang belum terbebas dari rasa lapar," ujarnya.
Dimas menjelaskan, konsolidasi yang digelar sebelumnya diikuti sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yakni di antaranya:
(*)
