TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ekspansi kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dalam empat tahun terakhir memberikan tekanan finansial yang serius terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Ditambah dengan melemahnya daya beli masyarakat, kondisi ini memaksa banyak PTS mengambil kebijakan pragmatis yang berisiko mengancam operasional hingga penutupan program studi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., mengungkapkan bahwa tren penurunan jumlah mahasiswa baru akibat persaingan yang tidak setara ini semakin mengkhawatirkan.
Menurutnya, banyak PTS kini menempuh langkah-langkah darurat untuk mengamankan kuota mahasiswa, mulai dari memangkas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), memberikan potongan biaya kuliah, hingga memperbesar kuota beasiswa internal.
Namun, strategi untuk sekadar mempertahankan jumlah mahasiswa tersebut membawa konsekuensi fatal terhadap kesehatan finansial institusi pendidikan.
“Kalau kita menerima banyak mahasiswa, tetapi kemudian biayanya diturunkan atau memperbanyak beasiswa dari internal kampus, maka keuangan sebuah PTS bisa collapse. Kelihatannya jumlah mahasiswanya banyak, tetapi pemasukan yang diterima tidak sebanding,” ujar Zuly.
Krisis finansial tersebut pada akhirnya bermuara pada ancaman eksistensial bagi unit-unit akademik di dalam kampus.
Baca juga: Catat, Ini Skema Pengalihan Arus Lalulintas saat Aksi Rakyat Memanggil di Gejayan
Ketika sebuah program studi kehilangan daya tarik dan gagal memenuhi kuota minimal mahasiswa yang rasional secara ekonomi, operasionalnya dipastikan akan terhenti.
“Jika jumlah mahasiswa terus menurun, maka program studi berpotensi ditutup. Ini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi banyak PTS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Zuly memaparkan bahwa hegemoni PTNBH bukanlah satu-satunya faktor yang memukul PTS.
Lanskap pendidikan tinggi nasional sedang berubah seiring dengan menjamurnya institusi pendidikan di berbagai daerah penyangga. Fenomena ini diperparah oleh kondisi makroekonomi yang menekan kemampuan finansial keluarga.
Dampaknya, terjadi pergeseran preferensi calon mahasiswa yang kini cenderung memilih kampus yang secara geografis lebih dekat dan secara ekonomi lebih terjangkau, dibandingkan harus merantau ke pusat-pusat pendidikan seperti Yogyakarta.
“Ekonomi masyarakat semakin sulit, sementara perguruan tinggi di daerah juga semakin banyak. Karena keterbatasan ekonomi, banyak orang tua akhirnya memilih menyekolahkan anak-anaknya di daerah masing-masing,” jelasnya.
Adaptasi Tanpa Mengorbankan Lulusan
Menghadapi himpitan ganda dari regulasi PTNBH dan lesunya ekonomi, UMY sebagai salah satu PTS besar mengambil langkah adaptif.
UMY terpaksa menyesuaikan standar nilai minimum penerimaan mahasiswa baru untuk merespons dinamika pasar pendidikan yang semakin kompetitif.
Kendati demikian, Zuly memberikan jaminan bahwa penurunan standar input (calon mahasiswa) tidak akan dibiarkan menggerus standar output (lulusan).
Pihak universitas berkomitmen untuk menebus penurunan standar awal tersebut dengan pengetatan dan penguatan kualitas pada proses kegiatan belajar mengajar di dalam kampus.
“Kami akan mempertahankan kualitas pada proses pendidikan, meskipun kualitas input mahasiswa mungkin tidak sama seperti sebelumnya. Kami akan bekerja lebih keras agar lulusan tetap memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing di dunia kerja,” tegasnya.
Zuly mendesak pemerintah pusat untuk segera menata ulang ekosistem pendidikan tinggi nasional dan melahirkan kebijakan yang adil.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh abai, karena PTS memiliki peran krusial dan tak tergantikan dalam menjaga akses pendidikan serta memastikan pemerataan kualitas sumber daya manusia di seluruh penjuru Indonesia.(*)
