TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung tengah menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi sebagai langkah meredam tekanan inflasi di daerah yang dipicu gejolak nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Meski nilai tukar rupiah mulai menunjukkan perbaikan terhadap dolar AS, dampak yang ditinggalkan masih dirasakan masyarakat.

Salah satu imbas yang paling terasa ialah kenaikan harga bahan bakar minyak yang kemudian ikut mendorong meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa pelaksanaan OPM bersubsidi nantinya dirancang menjangkau seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Pemerintah daerah bahkan membuka kemungkinan mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026 untuk mendukung program tersebut.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri merencanakan gerakan OPM. Yang tentu nanti bisa disebar di masing-masing desa ataupun kelurahan. Tentunya nanti kami hitung dulu," ujarnya kepada awak media pada Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan data terbaru hingga Sabtu (13/6/2026), nilai tukar rupiah tercatat menguat ke posisi Rp17.779 per dolar AS. Sebelumnya, mata uang Garuda sempat tertekan hingga menyentuh level Rp18.190 per dolar AS pada Senin (8/6/2026).

Pelemahan nilai tukar yang sempat terjadi tersebut turut berdampak terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan yang tercatat pada Rabu (10/6/2026) membuat sejumlah jenis BBM non subsidi mengalami penyesuaian harga dan berimbas pada masyarakat.

Dadang menyebut pihaknya masih mematangkan skema pelaksanaan OPM, termasuk kemungkinan menggunakan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Dalam skema yang tengah dikaji itu, pemerintah daerah berencana memberikan subsidi hingga 50 persen.

"Misalkan harga Rp160 ribu, masyarakat hanya tebus Rp70 ribu. Kalau seandainya masih kurangan mungkin kami akan dorong untuk bisa pembahasan APBD perubahan lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.