– Gelombang aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM serta sejumlah kebijakan pemerintah lainnya dilaporkan masih belum usai.

Setelah sebelumnya massa menggelar aksi secara maraton sejak Kamis (11/6/2026) hingga Jumat (12/6/2026) di berbagai daerah seperti Makassar, Jakarta, dan Solo, giliran wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi titik pergerakan massa.

Hari ini, Sabtu (13/6/2026) sore, kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Memanggil menjadwalkan aksi demonstrasi di Pertigaan Gejayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang direncanakan mulai bergulir pukul 14.00 WIB.

Juru Bicara Aliansi Rakyat Memanggil, Boengkoes, menguraikan bahwa momentum satu tahun berjalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru ditandai dengan banyaknya warga yang mengeluhkan hilangnya rasa keadilan.

"Namun setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, banyak warga justru merasakan keadaan yang tidak lebih baik, bahkan dalam sejumlah aspek semakin mengkhawatirkan," ungkap Boengkoes.

Pihak aliansi juga menilai arah kebijakan publik yang dilahirkan oleh otoritas pemerintahan saat ini bergerak tidak menentu di antara corak populisme dan juga elitisme.

"Kebijakan publik bergerak di antara populisme dan elitisme," urainya.

Oleh sebab itu, dalam demonstrasi sore ini, elemen massa bersiap menyuarakan delapan tuntutan utama kepada pemerintah, di antaranya desakan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (BMKG) yang dinilai rawan korupsi serta minim pengawasan publik.

Massa juga menyatakan penolakan terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih karena dianggap menyimpang dari prinsip dasar ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.

Poin krusial lain yang dibawa ke jalanan adalah desakan mencabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer guna melindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat, sekaligus menuntut penuntasan serta pengadilan bagi seluruh pelaku pelanggaran HAM dari unsur TNI maupun Polri.

Terakhir, kelompok Aliansi Rakyat Memanggil menuntut pemenuhan hak-hak dasar sosial, seperti mewujudkan sistem pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat, mewujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis tanpa diskriminasi, serta memulihkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Editor Video: VP Magang Embun Fauqotussilfia