TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi  jenis Biosolar dan melonjaknya harga di tingkat pengecer membuat para sopir truk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara menjerit. 

Kondisi ini dialami hampir merata di wilayah perkotaan Malinau hingga di daerah Malinau Selatan dan daerah terluar. Sulitnya memperoleh BBM subsidi jenis solar diperparah dengan kenaikan harga Dexlite. Keluhan ini kerap disampaikan sopir truk. 

Seorang sopir truk jasa antarkabupaten kota, Usmanmengakui perjuangan untuk mendapatkan solar dengan harga sesuai standar kini semakin berat.

Satu-satunya jalan adalah rela antre panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ada beberapa lokasi yang umumnya dikenal para sopir angkutan di perkotaan. Termasuk  di beberapa wilayah lain juga tersedia, mulai dari Malinau Selatan hingga Mentarang dan daerah terluar.

"Kalau mau dapat harga sesuai ya di SPBU, kita biasa kalau nda di Malinau Kota sama di Seberang. Ya memang antre panjanglah. Cuma sering itu stoknya cepat betul habis. Kalau kadang kita memang harus ambil di eceran, sementara harganya di eceran itu bisa berkali lipat,"ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Baca juga: Pertamax Naik Rp 17 Ribu per Liter,  Warga di Tana Tidung Lebih Pilih Antre Pertalite

Ia dan rekannya mengaku kondisi ini diperparah pascakenaikan harga Dexlite. Bagi Jusman dan rekan-rekan sesama sopir truk, situasi tersebut secara perlahan mematikan sumber penghasilan masyarakat kecil.

"Bisa ditanya, berapa coba untung kita bawa truk. Iya kalau punya truk sendiri agak mendingan, itupun sulit, apalagi kita ini yang bawa mobil orang. Kenapa solar ini penting Pak, karena ini bisa pengaruhnya ke pasar, harga barang mahal salah satunya ongkos angkutnya," katanya.

Keluhan ini juga telah disampaikan sejumlah sopir truk ke DPRD Malinau.

Ketua Komisi II Bidang Ekonomi Pembangunan DPRD Malinau, Dessy Puspitasari Sinaga, mengatakan dia bersama Komisi II telah memvalidasi keluhan tersebut langsung ke beberapa SPBU, termasuk di wilayah Malinau Selatan. Ada beberapa temuan yang akan ditindaklanjuti melalui RDP.

"Kami juga mendapatkan banyak sekali keluhan dari sopir-sopir. Salah satunya stok itu cepat habis. Dan di pengecer, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Bahkan sampai Rp14 ribu satu liter," ungkap Dessy seusai pemantauan Komisi II DPRD Malinau di Malinau Selatan.

Satu dari sekian temuan Komisi II DPRD Malinau dari hasil penelusuran harga Biosolar, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga mencapai Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. 

Tingginya harga jual ini terjadi lantaran para pengecer mengaku menebus pasokan dari pangkalan dengan modal yang sudah mahal, ditambah keharusan menanggung beban ongkos angkut.

Kondisi di lapangan ini memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, data dari Bagian Ekonomi menyebutkan bahwa kuota bahan bakar subsidi untuk wilayah Malinau sejatinya sangat mencukupi.

Baca juga: Sopir Truk di Tarakan Sulit Dapat Solar, Terpaksa Bermalam di APMS, Begini Penjelasan Pertamina

Kelangkaan ini diduga kuat bersumber dari kendala pada rantai distribusi tingkat bawah. Banyak agen penyalur atau pangkalan yang dilaporkan tidak konsisten dalam membuka layanan harian dan stoknya dinilai terlampau cepat habis di pagi hari.

Hal tersebut memicu kecurigaan pasokan BBM subsidi justru mengalir ke luar daerah alih-alih tersalurkan kepada warga lokal yang benar-benar berhak.

"Kenapa solar ini penting, karena ini sangat berpengaruh harga bahan pokok di pasar. Kalau solar mahal, harga barang juga di pasar sudah pasti mahal. Untuk itulah kami dari Komisi II akan melaksanakan RDP dalam waktu dekat ini," katanya.

Melalui agenda Rapat Dengar Pendapat yang tengah dijadwalkan, Komisi II DPRD Malinau akan memanggil sekitar 12 hingga 15 pemilik SPBU yang beroperasi di Malinau. Pihak dewan ingin mengawasi langsung sistem dan waktu pembongkaran bahan bakar demi memastikan tidak ada lagi indikasi penyaluran yang melenceng sasaran.

 Langkah ini diambil agar roda perekonomian masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang di Malinau, tidak terus menjadi korban dari ketidakjelasan distribusi bahan bakar.

(*)

Penulis : Mohammad Supri