- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto mengingatkan pemerintah agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak mengalami persoalan tata kelola yang berujung masalah hukum.

Peringatan itu disampaikan Darmadi saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks DPR RI.

Darmadi mengaku khawatir program tersebut menghadapi persoalan serupa seperti yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nah kalau ini terjadi jangan-jangan nanti takutnya kayak seperti BGN, Pak,” ungkap Darmadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, sejumlah laporan menunjukkan masih banyak KDMP yang belum siap beroperasi.

Ia menilai masih ada persoalan dari sisi tata kelola, lokasi, hingga kelayakan usaha.

“Kalau kita lihat banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, buka tutup, enggak jelas,” ujarnya.

Darmadi juga menyinggung adanya koperasi yang diduga hanya aktif saat peresmian berlangsung.

“Presiden datang buka, Presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu ya kan? Saya enggak tahu minjem atau apa, beli atau apa saya enggak tahu,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti sejumlah lokasi KDMP yang dinilai kurang strategis.

Menurut Darmadi, ada koperasi yang berdiri di dekat area pemakaman hingga kawasan yang minim aktivitas ekonomi.

“Kemudian yang kedua banyak juga yang dibuat dekat kuburan, di Lamongan. Kemudian ada yang di tengah hutan di Wonogiri, ada yang di atas gunung di Desa Ketiton, Kendal,” ujarnya.

Ia khawatir persoalan tersebut dapat membuat banyak koperasi kesulitan berkembang.

Kritik tersebut muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kelompok mahasiswa juga menggelar aksi demonstrasi dan mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi beberapa kebijakan yang ikut mendapat perhatian.

Karena itu, Darmadi meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh koperasi benar-benar siap sebelum diresmikan dan beroperasi.

Ia menilai langkah tersebut penting agar program yang dibangun menggunakan uang rakyat dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.