Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan eksekutif (Pemprov DKI) untuk mempersiapkan kemungkinan pemerintah pusat akan kembali memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta.

“Bisa jadi DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar,” ungkap Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Dia berharap agar pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Selain itu, ia juga mengatakan agar aset-aset milik Jakarta dapat segera dimanfaatkan dengan baik untuk menambah pendapatan. “Serta pembiayaan kreatif (creative financing) perlu dilakukan,” jelas Baco.

Sebelumnya pada Oktober 2025, Baco juga sempat menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Pramono Anung untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH).

Menurut dia, dengan adanya potongan DBH hingga Rp15 triliun, maka tidak mungkin atau berat untuk menjalankan APBD yang tersisa Rp79 triliun dari rencana Rp95 triliun.

"Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI akan menjajaki kerja sama dengan swasta dan berbagai mitra strategis lainnya untuk menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH.

"Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan," kata Baco.