TRIBUNNEWSMAKER.COM - Polemik mengenai akses CCTV di Jakarta menjadi sorotan publik setelah sejumlah warga mengaku kesulitan memantau kondisi di kawasan Bundaran HI saat aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung.
Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa tayangan kamera pengawas yang biasanya beredar di internet mendadak tidak dapat diakses pada saat momen penting tersebut terjadi.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa akses terhadap jaringan CCTV milik pemerintah memang tidak dibuka secara bebas kepada masyarakat umum.
Menurutnya, akses penuh hanya diberikan kepada perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum yang memiliki kebutuhan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pembatasan akses tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi data pribadi masyarakat yang terekam dalam sistem CCTV, sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)," jelas Marulina dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2026).
Penjelasan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa CCTV milik pemerintah sengaja dimatikan ketika aksi unjuk rasa berlangsung.
Marulina memastikan seluruh sistem pengawasan yang dikelola Pemprov DKI tetap bekerja normal dan menjalankan fungsi pemantauan seperti biasa.
Saat ini terdapat sedikitnya 5.288 titik CCTV yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta dan seluruhnya berada dalam pengawasan pemerintah daerah.
Baca juga: Cerita Pedagang Es Doger di Lokasi Demo Bundaran HI Jakarta, 100 Gelas Ludes dalam Sekejap
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan rekaman CCTV untuk kepentingan hukum maupun kebutuhan resmi lainnya tetap dapat mengajukan permohonan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
"Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan penggunaan rekaman sesuai tujuan yang sah, serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang terekam, termasuk untuk melindungi hak privasi pihak yang terdapat dalam rekaman tersebut," tutur Marulina.
Lebih lanjut, ia meluruskan bahwa tayangan CCTV yang banyak beredar di sejumlah situs dan platform internet bukan berasal dari kanal resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.
"Terkait kendala akses pada beberapa tayangan CCTV yang beredar di platform atau situs tertentu, kami menegaskan bahwa bukan merupakan kanal resmi maupun bagian dari sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta," kata Marulina. Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa gangguan pada layanan pihak ketiga tidak berkaitan dengan operasional CCTV resmi milik Pemprov DKI yang hingga kini tetap berjalan normal sesuai aturan perlindungan data dan keamanan informasi.
Marulina juga menjawab spekulasi liar di media sosial yang menuding pemerintah sengaja mematikan akses CCTV karena panik atau berupaya menyembunyikan kejadian tertentu saat demonstrasi.
Ia mengaku bisa memahami banyaknya pertanyaan dan asumsi yang berkembang di media sosial.
Baca juga: Aksi Zaskia Mecca Bagikan Makan Gratis untuk Pendemo, Singgung Pemerintah: Nggak Pakai Uang Pajak
Namun, ia menegaskan Pemprov DKI sama sekali tidak melakukan penghapusan maupun menyembunyikan rekaman saat demonstrasi.
"Pemprov DKI Jakarta tidak pernah dan tidak akan melakukan penghapusan atau manipulasi rekaman CCTV untuk menutupi suatu peristiwa. Kami mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang berbasis fakta," tuturnya.
Selain CCTV, massa aksi dan warga yang berada di sekitar lokasi juga mengeluhkan sulitnya mengakses media sosial dan layanan internet.
Terkait hal ini, Marulina memastikan Pemprov DKI tidak memiliki wewenang apa pun terkait pembatasan akses media sosial dan layanan telekomunikasi.
"Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan melakukan pembatasan akses media sosial maupun layanan telekomunikasi.
Terkait hal tersebut, terdapat mekanisme dan kewenangan tersendiri yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Marulina.
Senada, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim mengatakan, kemungkinan ada terlalu banyak orang yang mengakses situs resmi Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta.
“Tadi kan saya telepon Kadiskominfo. Yang kami punya sepuluh, itu enggak mati.
Nah, kalaupun lambat, karena banyak yang mau mengakses,” jelas Chico saat dihubungi wartawan dalam panggilan telepon, Jumat.
Chico menegaskan, tidak ada kamera CCTV milik Diskominfotik yang dimatikan hari ini.
Kalaupun ada kamera CCTV yang mati saat itu, menurut Chico hal itu dilakukan untuk mengurangi beban situsnya.
"Pada waktu-waktu tertentu kayak mati lama. Nah, apakah mungkin ada yang dimatikan gantian supaya traffic-nya tidak terlalu berat? Enggak tahu juga. Tapi yang sepuluh punya kami, enggak dimatikan kok,” jelas Chico.
Adapun informasi matinya CCTV hari ini beredar di media sosial, salah satunya diunggah @corneliusvito di Threads.
“Jakarta Pusat semua CCTV mati, terlampir contoh MT Haryono yang CCTV-nya nyala. Stay safe!” tulis akun itu.
(TribunNewsmaker.com/ Kompas.com)
