TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti Entry Meeting Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan II (B-06) Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom, Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Yasonna Laoly Kanwil Kemenkum Kalbar ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran pimpinan, anggota Sekretariat Pembangunan ZI, serta seluruh Koordinator dan Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas, Senin (15/6).

Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal, Ignatius Purwanto, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tahun 2024 dan 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2025, khususnya terkait penyempurnaan target kegiatan utama dan indikator output dalam RKT RB. Seluruh satuan kerja diharapkan menyelesaikan rencana aksi Triwulan II secara tepat waktu dan berkualitas.

Pada sesi pemaparan materi, perwakilan Kepala Biro Perencanaan menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 telah mencapai nilai 95,20.

Namun, nilai Survei Persepsi Eksternal (SPE) masih tercatat 77,17 di bawah standar kategori baik yang ditetapkan Kementerian PANRB sebesar 77,80. 

Baca juga: Gerak Cepat Kanwil Kemenkum Kalbar, Sosialisasi Perseroan Perorangan Sasar Ribuan Pelaku UMK Sanggau

Peningkatan nilai SPE menjadi pekerjaan rumah bersama yang memerlukan perbaikan berkelanjutan dari seluruh satuan kerja.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kalbar dalam mendukung penguatan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

"Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk menuntaskan seluruh rencana aksi RKT RB Triwulan II secara tepat waktu dan berkualitas. Capaian indeks yang baik harus kita pertahankan dan tingkatkan, termasuk pada aspek Survei Persepsi Eksternal yang menjadi cerminan langsung kualitas layanan kita di mata masyarakat. Ini bukan sekadar angka, tetapi ukuran nyata kepercayaan publik terhadap institusi kita," tegas Jonny.

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, termasuk kelompok kerja Zona Integritas, akan terus bergerak bersama dalam melakukan perbaikan tata kelola guna mendukung peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tahun-tahun mendatang. (*)