TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Di bawah terik sinar matahari yang menyengat, ratusan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tetap menyuarakan aspirasinya di kawasan Nol Km Yogyakarta, pada Senin siang (15/6/2026).

Pantauan Tribun Jogja di lokasi, hingga pukul 14.00 WIB, ratusan mahasiswa UII masih terus menyuarakan keresahannya.

Terlihat para aparat kepolisian juga ikut berjaga-jaga di lokasi unjuk rasa bertajuk #menujuindonesia bangkrut.

Para mahasiswa UII menyuarakan enam tuntutan di antaranya menuntut pemberhentian total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Tuntutan ketiga meminta pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok makanan, kemudian menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara, menuntut kejelasan progres reformasi Polri dan revisi UU Polri, menuntut penghentian militerisasi diranah sipil serta terakhir, menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah dan mengakui kesalahannya.

Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia Bangkrut. Salah satu yang kami bawa mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino, hingga meningkatnya harga BBM,” kata Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII, Muhammad R Nabil Akbar, di sela-sela aksi.

Nabil melihat beberapa kebijakan dan program pemerintah dilakukan tanpa melibatkan patisipasi masyarakat.

Selain menuntut penghentian MBG dan KDMP, para mahasiswa FH UII juga melihat adanya minim partisipasi masyarakat dalam UU Polri.

"Poin-poinnya itu kita membahas terkait MBG, lalu bagaimana pola komunikasi pemerintah, selanjutnya reformasi Polri, karena kan kemarin dinyatakan bahwa dibentuknya tim reformasi Polri. Namun pada ujung-ujungnya kita lihat bagaimana disahkan yang undang-undang ini tanpa adanya keterlibatan masyarakat,” tegasnya.

Secara umum enam tuntutan yang disuarakan para mahasiswa UII telah merugikan masyarakat.

Masyarakat menurutnya merasakan dampak kesulitan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

“ni kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino, hingga meningkatnya harga BBM.  Masyarakat secara umum kan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi dengan keadaan ekonomi seperti ini banyak buruh itu atau pekerja-pekerja di-PHK,” terang dia.

Malah pemerintah membuat lapangan pekerjaan seluas-seluas itu untuk kepolisian, memperlebar kekuasaan mereka seperti itu.

Koordinator Perempuan Melawan FH UII Yogyakarta, Syifa Qolbina, menuturkan tuntutan yang disuarakan pada Senin siang kali ini telah dibahas dengan dekanat FH UII Yogyakarta.

“Kami berdiri bersama menuntut keadilan pemerintah yang belum ada progras sama sekali. Kami hanya mewakili rakyat yang menderita, apalagi BBM naik, kebutuhan UMKM naik,” tegasnya. (hda)