Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Tarik Mandat meninggalkan Kantor DPRD Lampung setelah menggelar aksi penyampaian aspirasi, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Baca juga: Kapolres Lampung Timur Serahkan Penghargaan kepada Pasutri Perekam Aksi Begal di Jalintim

Sebelum membubarkan diri, massa menyampaikan pernyataan sikap berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah serta rencana melanjutkan aksi apabila tidak ada tindak lanjut terhadap aspirasi mereka.

Jenderal Lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya, membacakan enam tuntutan utama dalam aksi tersebut.

Pertama, massa meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas dengan mewujudkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. 

Kedua, mereka menuntut penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga, aliansi meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. 

Keempat, mereka menuntut revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta penghentian praktik militerisme di ranah sipil.

Kelima, massa mendesak penerapan pajak kekayaan (wealth tax). 

Keenam, mereka meminta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lebih adil.

Dalam pernyataan penutup, Muhammad Tarehsya menyampaikan bahwa massa akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.

“Kami akan kembali dengan aksi lanjutan jika aspirasi ini tidak direspons,” ujarnya.

Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan area DPRD Lampung.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)