BANGKAPOS.COM, BANGKA — Hamparan hijau terbentang luas di kawasan persawahan di ujung Desa Tuik, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.
Namun, pemandangan hijau yang mencerahkan mata itu bukan berasal dari tanaman padi, melainkan semak belukar dan ilalang.
Rumput belukar itu bahkan sudah setinggi paha orang dewasa. Sedangkan, tanaman padi hanya terlihat pada segilintir petak sawah.
Beberapa petak lahan lainnya justru ada yang ditanami berbagai tanaman lain seperti cabai, jangung dan lain-lain.
Suasana di persawahan Desa Tuik siang itu, Senin (15/6/2026) tampak sepi. Pondok-pondok di tengah sawah juga terlihat tidak ada aktivitas dari petani.
Begitu lah gambaran persawahan Desa Tuik yang kini lebih mirip lahan tak terawat dan ditumbuhi belukar. Kondisi ini terjadi lantaran para petani tidak bisa lagi menanam padi.
Bahkan, beberapa di antaranya ada yang membiarkan lahan miliknya begitu saja selama bertahun-tahun lamanya.
Bukan karena sengaja, kondisi itu terpaksa dilakukan lantaran para petani tidak mendapatkan pupuk subsidi selama bertahun-tahun.
Seperti yang diungkapkan oleh Zaihun, salah satu petani yang sejak 3 tahun terakhir tidak lagi menanam padi di petak sawah milihnya.
“Sekarang kondisi sawahnya kembali jadi hutan, semak-semak. Terakhir nanam dan panen kalau enggak salah tahun 2023,” kata Zaihun saat diwawancarai Bangkapos.com
Pria berumur 54 tahun ini menyebut bahwa dirinya tidak lagi menanam padi karena sejumlah alasan. Salah satunya adalah soal pupuk subsidi yang sudah lama tidak mereka dapatkan.
Dirinya tidak tau pasti mengapa pupuk subsidi tersebut tidak mereka terima lagi. Padahal kata dia, dari tahun 2007 sampai 2021 silam, tidak pernah ada permasalahan pupuk subsidi alias masih lancar didapat.
“Di sini kami agak susah, apa permasalahannya. Kami enggak tau apa aturan sebenarnya, tapi harapan kami sebagai petani, tolong lah pupuk subsidi itu dicairkan kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, permasalahan kondisi tanggul di pinggiran sawah yang banyak jebol juga kerap menjadi kendala.
Sebab, air payau atau air asin dari muara Sungai Sepang dan Sungai Semabur yang berada di dekat kawasan persawahan Desa Tuik tersebut kerap terendam air payau.
Alhasil kata Zaihun, lahan-lahan yang tidak ditanami sawah tersebut, apabila ditanam dengan tanaman lain dan terendam air asin akan beresiko mati.
“Takut sia-sia juga, umpama kalau kita tanam cabe, pas udah mau ngasil (berhasil-red), tiba-tiba mati karena terendam air asin, buang-buang modal kan,” jelas Zaihun.
Apalagi kata dia, lahannya berada di lokasi ujung yang lebih dekat dengan muara sungai sehingga air asin atau air payau yang masuk pun kadang merendam lahannya cukup tinggi.
Oleh karena itu, saat ini lahan seluas kurang lebih 1 hektar miliknya tersebut terpaksa dia biarkan begitu saja. Sesekali terkadang dia datang ke lahannya tersebut hanya untuk sekedar melihat-melihat.
Zaihun mengungkapkan bahwa aktivitas pertanian padi di kawasan persawahan Desa Tuik bersifat tahunan. Artinya, dalam satu tahun hanya dilakukan satu kali masa tanam dan satu kali masa panen.
Hal itu dilakukan karena kawasan persawahan tersebut belum mempunyai sistem pengairan atau irigasi yang baik.
“Di sini kalau musim panen, rata-rata panennya bisa sampai 80 persen. Tapi kalau musim hujan, airnya banyak, jadi enggak bisa nanam,” ujarnya.
Lebih lanjut, masa tanam di kawasan persawahan Desa Tuik biasanya dimulai pada pertengahan Agustus sampai akhir September dan kemudian panen sekitar 4 bulan setelahnya, atau pada penghujung maupun awal tahun berikutnya.
Dengan kondisi tidak adanya pupuk subsidi, tahun ini Zaihun pesimis untuk dapat kembali menanam padi.
Sebab, saat ini harga pupuk non-susbsidi semakin tinggi. Dalam sekali masa tanam sampai panen, setidaknya ada dua kali proses pemupukan.
Pemupukan yang pertama dilakukan saat usia padi kurang dari satu bulan untuk pembesaran. Sedangkan pemupukan yang kedua dilakukan ketika usia padi sudah lebih tiga bulan, dengan tujuan untuk penumbuhan biji padi.
Oleh karena itu, sebagai petani kelas menengah ke bawah, begitupun kebanyakan petani lainnya, Zaihun mengaku kesusahan menanam padi jika tidak ada pupuk subsidi.
Karena harga pupuk non-subsidi jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibanding dengan pupuk subsidi. Dia menjelaskan, pupuk urea subsidi harganya sekitar Rp100 ribu lebih, atau di kisaran Rp110-130 ribu per karung 50 kilogram.
“Sedangkan pupuk non-subsidi hampir-hampir Rp700 ribu (per karung 50 kilogram-red). Jadi kami sebagai petani ekonomi menengah ke bawah terasa keberatan,” ungkapnya.
Lanjut dia, untuk lahan seluas kurang lebih satu hektar, satu kali pemupukan biasanya menghabiskan 5 karung pupuk atau lebih, begitupun untuk pemupukan yang kedua.
Oleh karena itu, jika menggunakan pupuk non-subsidi, petani membutuhkan biaya hingga Rp3-3,5 juta untuk satu kali pemupukan.
Angka tersebut dianggap sangat besar untuk modal bertani, apalagi jika dibanding dengan menggunakan pupuk subsidi yang hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp500-600 ribu untuk satu kali pemupukan.
“Kami dari petani berharap kepada pemerintah, yang jelasnya instansi terkait, mohon usahakan supaya kami mendapatkan lagi pupuk subsidi,” harapnya.
(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)
