APDESI Kawal Arahan Bupati Bangka Selatan, Kades Diminta Utamakan Pelayanan dan Kepentingan Warga
Ardhina Trisila Sakti June 15, 2026 07:24 PM

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis di tingkat desa, mulai dari pelayanan masyarakat hingga investasi yang berkembang di daerah.

APDESI menargetkan hasil pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua DPC APDESI Kabupaten Bangka Selatan, Muklis Insan mengatakan pertemuan yang digelar pemerintah daerah menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di Bangka Selatan. 

Bupati menyampaikan sejumlah hal yang dinilai positif bagi kemajuan desa. Selain itu, berbagai isu yang berkaitan dengan investasi dan permasalahan di masyarakat juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

“Beliau tadi sudah menyampaikan banyak hal yang positif buat kami, terutama terkait investor-investor dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Bangka Selatan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (15/6/2026).

Muklis Insan menilai undangan langsung dari bupati kepada seluruh kepala desa menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan pemerintah desa.

Dalam setahun terakhir, berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan dinilai memerlukan penyelesaian secara bersama-sama. Karena itu, pertemuan tersebut diharapkan mampu menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Seluruh kepala desa di Bangka Selatan berkomitmen menjalankan poin-poin arahan yang telah disampaikan bupati. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah desa menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran.

“Mudah-mudahan teman-teman kades ini setelah pertemuan ini melakukan apa yang semestinya dilakukan, termasuk yang paling utama itu pelayanan kepada masyarakat,” jelas Muklis Insan.

Ia mengungkapkan bupati menekankan agar pemerintah desa tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terjadi pemangkasan anggaran.

Pemerintah desa diminta tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada warga. Pesan tersebut dinilai penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di seluruh desa.

Selain pelayanan publik, rapat koordinasi tersebut membahas berbagai persoalan yang berkembang di desa dan membutuhkan perhatian segera.

Muklis menyebut permasalahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu isu yang harus segera dicarikan solusi. Pemerintah desa diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan agar kondisi tetap kondusif.

“Pembahasan yang urgent untuk diperbaiki terutama dengan bentuk permasalahan di desa yang berkaitan dengan masyarakat,” urainya.

Investasi tetap menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan daerah.

Namun demikian, kehadiran investasi harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Keseimbangan antara kepentingan investasi dan masyarakat menjadi hal yang perlu dijaga bersama.

Dalam kesempatan itu, Muklis juga menyinggung masih adanya kepala desa yang tidak menghadiri rapat koordinasi bersama bupati.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 10 kepala desa berhalangan hadir karena berbagai alasan yang telah disampaikan. APDESI akan memastikan seluruh materi dan hasil pertemuan tetap diteruskan kepada kepala desa yang tidak hadir.

“Ada beberapa kades yang tidak hadir, sekitar 10 kades, dikarenakan ada beberapa alasan yang mereka sampaikan,” tambahnya.

Muklis memastikan APDESI akan menjadikan tingkat kehadiran kepala desa dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama sebagai bahan evaluasi organisasi.

Pelbagai persoalan yang berkembang di Bangka Selatan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kepala desa. Karena itu, APDESI berharap setiap kepala desa dapat hadir dalam forum koordinasi yang digelar pemerintah daerah.

“Kami dari APDESI itu tidak hanya seremonial hal-hal seperti ini. Sekarang ini polemik di Bangka Selatan dan permasalahan lahan sangat banyak, jadi kami evaluasinya termasuk ke kades-kades yang langsung,” pungkas Muklis Insan.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.