TRIBUNSTYLE.COM - Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Senin (15/6/2026) akhirnya mendapat perhatian dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sebagai informasi, unjuk rasa kritisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming memang sudah terjadi sejak minggu lalu.
Pada Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran Indonesia.
Mereka membawa 5 tuntutan krusial, di antaranya mendesak pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihentikan, turunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Di samping itu, praktik militerisme di ruang sipil juga ikut menjadi kritikan.
BEM UI turut mendesak Prabowo Subianto untuk tidak lagi mengelak dan mengakui kesalahan.
Kini, demonstrasi kembali terjadi pada Senin (15/6/2026).
Namun bukan dari BEM UI, melainkan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK).
Aksi unjuk rasa mahasiswa UBK pun membuahkan hasil. Mereka mendapat perhatian dari Wapres Gibran.
Seperti apa?
Baca juga: Awas Macet Bundaran Senayan hingga Bundaran HI Jakarta Imbas Demo 15 Juni 2026, Cek Jalur Alternatif
Sedikitnya 15 mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026) petang.
Pertemuan tersebut berlangsung setelah mahasiswa UBK menggelar aksi unjuk rasa selama berjam-jam di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan TribunJakarta.com, para mahasiswa memasuki Kompleks Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.30 WIB.
Mereka datang secara berkelompok dengan didampingi sejumlah pihak usai menerima undangan untuk berdialog langsung dengan Wakil Presiden.
Para mahasiswa kemudian memasuki gedung istana setelah menjalani prosedur pengecekan barang bawaan yang dilakukan tim Paspampres di lokasi.
Sebelumnya, mahasiswa UBK sejak Senin siang menggelar demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai perlu dievaluasi.
Mahasiswa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan. Salah satu poster yang menjadi perhatian menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto yang dicoret menggunakan pilok merah.
Selain itu, massa juga menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil komando yang dibawa ke lokasi aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat.
Baca juga: Demo Bawa Berkah, Fathur Penjual Kopi Keliling di Bundaran HI Jakarta Beromzet Rp1,2 Juta per Hari
Mereka juga mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut mereka perlu diawasi dan dievaluasi secara menyeluruh.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyinggung persoalan korupsi yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG serta menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Polri terbaru.
Saat aksi berlangsung, massa sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan di sekitar lokasi demonstrasi.
Sejumlah mahasiswi bahkan terlihat berada di barisan terdepan dan ikut mendorong barikade polisi ketika massa berupaya mendekati titik pengamanan.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi tetap berlangsung kondusif dan berada dalam pengawasan aparat.
Menjelang sore hari, perwakilan mahasiswa kemudian mendapat informasi bahwa mereka akan diterima untuk berdialog di Istana Wakil Presiden.
Sebanyak 15 orang ditunjuk sebagai delegasi untuk menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan mahasiswa kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sementara itu, peserta aksi lainnya yang masih bertahan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Senin petang.
Baca juga: Imbas Demo Bundaran HI Jakarta Senin 15 Juni 2026, Jalan Sudirman Ditutup, Ini Info Pengalihan Arus
Jenderal Lapangan BEM UBK, Arya, menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kami. Kami dari mahasiswa se-UBK melihat kondisi dan kebijakan yang menurut kami sangat bobrok. Karena kebijakan yang dibuat lebih bersifat populis ataupun kebijakan yang berambisi," kata Arya saat ditemui di lokasi aksi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang tengah berjalan.
Mereka juga mendesak agar pemerintah lebih mengedepankan supremasi sipil dan supremasi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurut Arya, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus dijamin sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Kami ingin bagaimana negara ataupun pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan supremasi hukum. Sesuai demokrasi, hak-hak mahasiswa dan masyarakat harus bisa bersuara dan menyampaikan pendapat di muka umum," ujarnya.
Selain menyampaikan tuntutan, Arya mengungkapkan massa aksi sempat mendapat pengadangan dari aparat kepolisian saat bergerak menuju lokasi demonstrasi.
Ia mengatakan peristiwa itu terjadi ketika massa berada di kawasan Tugu Tani.
"Tadi di Tugu Tani kami sempat dihadang oleh pihak kepolisian. Namun kami bernegosiasi dan akhirnya diberikan tempat untuk menyampaikan aspirasi," ucapnya.
Meski demikian, Arya menyebut lokasi yang diberikan tidak sesuai dengan titik aksi yang diinginkan mahasiswa.
Menurutnya, massa sebelumnya berharap dapat menyampaikan aspirasi di kawasan Istana Negara atau Patung Kuda.
"Kesepakatan kami adalah di Istana ataupun di Patung Kuda. Itu menjadi keresahan kami juga," katanya.
Arya menjelaskan, pemilihan kawasan Istana Negara sebagai titik aksi didasarkan pada keinginan mahasiswa agar aspirasi mereka dapat langsung didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pada hari yang sama juga terdapat agenda kunjungan Presiden Federal Jerman ke Istana Negara.
"Kami melihat DPR tidak pernah mendengar bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan. Pada akhirnya kami memanfaatkan momentum yang ada untuk menyampaikan langsung kepada Prabowo. Karena hari ini ada kunjungan Presiden Federal Jerman ke Istana," jelas Arya.
BEM UBK pun memastikan akan kembali menggelar aksi apabila tuntutan yang mereka sampaikan tidak mendapat respons dari pemerintah.
"Kalau hari ini pihak pemerintah ataupun Istana Negara tidak menemui kami dan tidak mendengar aspirasi kami, kami akan terus melakukan aksi sampai mereka mendengar aspirasi kami," tegasnya.
(TribunStyle.com)(TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim)
