TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat hasil reses DPRD.

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2026.

Rapat paripurna digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir.

Paripurna dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Muaro Jambi.

Turut hadir anggota DPRD Muaro Jambi, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Dalam sidang itu, juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan menyampaikan laporan hasil reses.

Laporan tersebut merangkum berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung di lapangan.

Sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama.

Di antaranya peningkatan infrastruktur jalan, perbaikan layanan dan fasilitas kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Seluruh aspirasi tersebut diserahkan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti.

Usai rapat paripurna, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Muaro Jambi.

Ia mengapresiasi kerja legislatif yang telah turun langsung menyerap aspirasi warga.

“Pemerintah daerah menyambut baik dan siap menyelaraskan hasil reses DPRD ke dalam program kerja pemerintah,” ujar Junaidi.

Menurutnya, aspirasi hasil reses merupakan suara langsung masyarakat Muaro Jambi.

Aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan prioritas pembangunan daerah ke depan.

Junaidi menegaskan hasil reses DPRD akan dijadikan salah satu acuan utama dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Meski demikian, ia mengakui adanya tantangan keterbatasan fiskal daerah.

“Kami menyadari keterbatasan anggaran daerah,” tegasnya.

Namun, hasil reses akan menjadi kompas dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Pemerintah daerah akan menyinkronkan aspirasi tersebut dengan rencana kerja OPD.

Langkah itu dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Program pembangunan diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Muaro Jambi.

Di akhir rapat, pimpinan DPRD Muaro Jambi mengingatkan seluruh OPD agar aktif menindaklanjuti poin-poin aspirasi yang disampaikan.

DPRD menegaskan akan mengawal ketat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawalan dilakukan baik pada APBD Perubahan maupun APBD murni berikutnya.

Hal tersebut bertujuan agar aspirasi masyarakat tidak sekadar menjadi catatan administratif.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan simbolis dokumen Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2026.

Dokumen diserahkan dari pimpinan DPRD kepada Wakil Bupati Muaro Jambi.

Selanjutnya, dokumen akan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara teknis oleh jajaran eksekutif. (Tribun Jambi/Muzakkir)

Baca juga: Mahasiswa Jambi Demo di Depan Kantor DPRD, Soroti Program MBG dan UU TNI-POLRI

Baca juga: Cara Daftar Lowongan Penggerak HAM 2026, Di Jambi Ada 8 Kabupaten Buka Formasi