TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kenaikan harga Pertamax mulai dirasakan dampaknya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

Sejumlah langkah efisiensi pun mulai diterapkan, mulai dari pembatasan perjalanan dinas hingga dorongan penggunaan angkutan umum bagi aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Siapkan Masa Depan Wonosobo, Sekda Dorong Gen Z Produktif dan Kuasai Keterampilan

Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tersebut.

"Ya sekarang sudah saya berikan edaran dengan WFH itu ya kan, ini kan memang kami berharap kawan-kawan melakukan efisiensi," kata Andang, Senin (15/6/2026)

Menurutnya, efisiensi dilakukan pada berbagai sektor, salah satunya perjalanan dinas. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam mengirimkan pegawai untuk menghadiri kegiatan di luar daerah.

Perjalanan dinas, menurut Andang dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kewenangan atau keterkaitan langsung dengan kegiatan yang diikuti.

"Misalnya ada kegiatan yang cukup dihadiri oleh kasi, ya sudah biar kasi saja yang berangkat. Ada kegiatan yang harus kepala dinas, ya cukup kepala dinas," ujarnya.

Selain pembatasan perjalanan dinas, Pemkab Wonosobo juga mulai mendorong ASN untuk memanfaatkan angkutan umum.

Andang mengakui kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan karena jaringan transportasi umum di sejumlah wilayah Wonosobo belum sepenuhnya memadai.

Ia mencontohkan, beberapa ASN yang tinggal di daerah pinggiran mengaku kesulitan jika harus menggunakan angkutan umum karena trayek yang terbatas.

"Masalahnya Wonosobo ini kan angkutan umum sudah jarang juga," katanya.

Meski demikian, ia berharap langkah tersebut dapat menjadi upaya bersama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya sektor transportasi.

"Kita mencoba sama-sama menghidupkan ekonomi, menggunakan peran masing-masing," ujarnya.

Di sisi lain, Andang mengakui kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Namun demikian, ia memastikan stok Pertalite di Kabupaten Wonosobo masih dalam kondisi aman.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina tentang stok Pertalite. Pertamina masih menjamin aman," katanya.

Baca juga: RESMI, Amir Husein Ketua DPC PKB Wonosobo 2026-2031, Target Jadi Partai Pemenang

Ia menjelaskan, penggunaan Pertalite maupun Biosolar tetap akan diatur melalui sistem barcode sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Andang juga mengingatkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik agar tidak memanfaatkan BBM subsidi.

"Kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, kita tidak termasuk golongan miskin, ya jangan menggunakan Pertalite," tandasnya. (ima)