TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN- Dewan Mahasiswa Fisipol UGM mengelar aksi 'Fisipol Menolak Bungkam' di Taman Pintar Fisipol UGM, Senin (15/6/2026). Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal untuk menyuarakan tuntutannya.

Mahasiswa Fisipol UGM, Zaidan Falah mengatakan selama ini kampus yang mengatasnamakan diri sebagai kampus kerakyatan tidak memiliki sikap tegas. Pun fakultas yang menoleh aspek sosial dan politik ini terkesan diam.

"Setiap ada isu yang sebenarnya sengsara untuk masyarakat, kampus memilih diam. Melalui aksi ini, kami mengajak seluruh sivitas akademika Fisipol, dosen, serikat pekerja, dan siapapun membuka agar semua hadir untuk bersolidaritas terhadap nestapa rakyat," katanya, Senin (15/6/2026).

Ada enam tuntutan yang dituntut dalam aksi tersebut. Tuntutan tersebut menyoroti UU TNI dan Polri, kenaikan harga bahan pokok dan BBM, pelemahan rupiah, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain.

Dalam aksi tersebut, dosen-dosen Fisipol UGM juga ikut turun menyuarakan kegelisahannya. Salah satunya ialah Dosen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Suci Lestari Yuana.

Alasannya ikut aksi adalah sebagai bentuk solidaritas sebagai dosen. Namun di sisi lain, ia juga seorang ibu turut terdampak kebijakan pemerintah.

Sosok yang akrab disapa Nana itu menyoroti dua hal yaitu eksploitasi anggaran dalam program-progam pemerintah dan militerisme.

"Anggaran pemerintah yang seharusnya untuk publik, tetapi ini nggak jelas untuk siapa. Salah satunya MBG, banyak akademisi yang mengkritisi MBG, tapi ngak direspons. Kemudian soal militerisme, contoh yang paling nyata adalah antikritik pemerintah. Ketika ada yang kritis bisa dianggap antek asing misalnya, atau tidak loyal terhadap pemerintahan Indonesia," terangnya.

Berikut ini adalah enam tunjutan yang disampaikan dalam Aksi Fisipol Menolak Bungkam:

1. KM Fisipol UGM menuntut pemerintah untuk membatalkan UU TNI dan Polri dan menegakkan supremasi sipil sepenuhnya;

2.  KM Fisipol UGM menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak;

3.  KM Fisipol UGM menuntut pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP);

4. KM Fisipol UGM mendesak pemerintah untuk segera menguatkan nilai rupiah;

5. KM Fisipol UGM mendesak pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi antara negara dan warga negara guna mengembalikan kepercayaan masyarakat;

6. KM Fisipol UGM mendesak Universitas Gadjah Mada untuk segera mengambil sikap resmi yang berpihak pada nestapa rakyat. (maw)