Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi tantangan baru bagi pelaku usaha di Kota Ambon. 

Selain meningkatkan biaya operasional dan distribusi, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada daya beli masyarakat di tengah tingginya biaya logistik di Maluku.

PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sejak 10 Juni 2026. 

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter atau meningkat sekitar 32 persen.  

Sementara Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, harga BBM bersubsidi masih tetap bertahan, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. 

Untuk produk diesel nonsubsidi, Dexlite (CN 51) tetap dijual Rp23.500 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) sebesar Rp25.350 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar energi global.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Menanggapi kenaikan harga tersebut, aktivis sekaligus pengusaha muda Kota Ambon, Philips Anakotta atau yang akrab disapa Kabes, menilai dunia usaha di Maluku akan menghadapi tantangan yang semakin berat karena tingginya ketergantungan terhadap transportasi dan distribusi.

“Sebagai bagian dari kalangan pengusaha muda di Maluku, saya melihat kenaikan BBM ini memang menjadi tantangan yang cukup berat. Kita semua sadar bahwa biaya logistik di wilayah kita sudah cukup tinggi, dan penyesuaian harga ini tentu akan berdampak langsung pada biaya operasional bisnis dan daya beli masyarakat kita di Ambon,” kata Kabes, Jumat (13/6/2026).

Baca juga: Anggotanya Dipolisikan Lantaran Tak Bayar Hak Pekerja, Reza Mony Bungkam

Baca juga: Tanggul Roboh, Ombak Besar Ancam Permukiman Warga Dusun Aruan Gaur SBT

Menurutnya, kondisi tersebut harus disikapi secara bijak oleh para pelaku usaha dengan memperkuat efisiensi operasional agar tidak memicu lonjakan harga barang dan jasa yang pada akhirnya membebani konsumen.

Ia mengajak para pengusaha untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan perusahaan, terutama pada sektor usaha yang sangat bergantung pada penggunaan BBM dan distribusi barang.

“Saya mengajak rekan-rekan pelaku usaha di Ambon untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan perusahaan. Kita harus mulai melakukan penyesuaian operasional agar bisnis tetap bisa bertahan dan tidak sampai memberatkan pelanggan secara berlebihan,” ujar pengurus HIPMI Maluku itu.

Meski demikian, Kabes menegaskan persoalan yang paling dikhawatirkan bukan semata-mata kenaikan harga BBM, melainkan potensi terganggunya pasokan energi di daerah.

Menurutnya, dunia usaha masih dapat menghitung dampak kenaikan harga dalam perencanaan keuangan. 

Namun jika pasokan BBM mengalami kelangkaan, aktivitas ekonomi berisiko terganggu karena distribusi barang dan mobilitas masyarakat ikut terhambat.

“Kenaikan harga masih bisa kita hitung dalam perencanaan keuangan. Namun yang paling fatal adalah jika harga naik tapi BBM-nya langka. Kami meminta pihak terkait untuk benar-benar memastikan distribusi BBM di SPBU berjalan lancar dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha kecil sulit mendapatkan akses energi untuk bekerja,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU tetap aman agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Selain soal pasokan, Kabes juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling rentan terdampak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi menekan keuntungan usaha kecil sekaligus mengurangi daya beli masyarakat.

“Kita sangat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang paling terdampak oleh kebijakan ini. Harapannya, ada semacam bantalan ekonomi atau bantuan yang bisa menjaga daya beli masyarakat di Ambon tetap stabil,” katanya.

Meski menghadapi tantangan baru akibat kenaikan harga energi, Kabes mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan beradaptasi dengan situasi yang ada.

“Pesan saya untuk kita semua, mari kita tetap tenang namun tetap kreatif dalam merespons situasi ini. Ekonomi Ambon harus tetap jalan, dan saya yakin dengan kerja sama semua pihak, mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat, kita bisa melewati masa penyesuaian ini dengan baik,” pungkasnya.(*)