TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Wakil dari mahasiswa yang demo hari ini, Senin (15/6/2026) mengurai isi pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ternyata ada beberapa poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran terkait demo hari ini.

Koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi menyebut bahwa Gibran menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

"Hasil dari pertemuan sama wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil, kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi baik dari keluh kesah dari daerah, skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan bapak wapres," ungkap Abdi, dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Kompas TV.

Atas semua aspirasi dan keresahan dari mahasiswa, Gibran mencatatnya di bukunya.

Diungkap Abdi, ia dan mahasiswa lainnya menyampaikan beberapa tuntutan demo hari ini terutama soal polemik Makan Bergizi Gratis ( MBG).

"Respon dari bapak Wapres sangat baik, dia catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi dicatat dengan poin-poinnya yang harus bapak wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala yang janggal di negara hari ini, tentunya MBG dan KMP," pungkas Abdi.

Tak cuma menyampaikan tuntutan, para mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada Gibran.

Yakni jika lima hari kesepakatannya dengan Gibran tidak terealisasi, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam, ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealiasasi, maka kami akan melakukan aksi berjilid," ujar Abdi.

"Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan, tadi kami didalam rilis memberikan waktu kepada pemerintah 5x24 jam, ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan (tidak dijalankan), maka kami akan tetap di jalan," sambungnya.

Ada beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran, di antaranya:

Kluster fiskal dan pendidikan

• Membekukan sementara MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan untuk audit transparansi
• Mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna subsidi UKT dan operasional biaya perguruan tinggi
• Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap UU Polri yang baru disahkan

Kluster krisis moneter dan energi

• Mendesak otoritas pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah 
• Membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena menghancurkan daya beli domestik masyarakat

Usai mendengarkan aspirasi dari para mahasiswa, Gibran mengungkap responnya.

Gibran berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa itu langsung ke Presiden Prabowo.

"Dia (Wapres) akan mengaudit dan konsolidasi dan diberikan kepada pimpinan khusus presiden Prabowo Subianto," kata Abdi.

Terakhir, Abdi pun mengungkap penolakan yang ia dan rekan mahasiswa lain lakukan terhadap Gibran yakni tawaran untuk makan malam bersama.

"Kami menolak (makan malam dengan Gibran), kami tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami," tegas Abdi.

Baca juga: Alasan BEM SI Pilih Demo di DPR RI Bukan Bundaran HI, Singgung DPR Tak Pro Rakyat

Peserta demo hari ini

Diwartakan sebelumnya, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen sipil akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). 

Aksi ini digelar guna menyuarakan 20 tuntutan yang mereka rangkum dalam “11+9 tuntutan” kepada pemerintah. 

Ada beberapa organisasi mahasiswa lintas kampus dan wilayah yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) yang berdemo hari ini.

Di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, serta aliansi Cipayung Plus Jakbar dan GMNI dari sejumlah wilayah lain. 

Berikut adalah beberapa poin utama dalam 11 tuntutan mendesak meliputi: 

1. Penolakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok 
2. Perbaikan nilai tukar rupiah 
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN. 
4. Penolakan gelombang PHK 
5. Pencabutan UU Polri 
6. Penolakan pembangunan batalion teritorial TNI 
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan. 
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak. 
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi 
10. Transparansi BPI Danantara 
11. Evaluasi dan pencopotan sejumlah menteri terkait stabilitas ekonomi 

Lalu 9 tuntutan umum mencakup: 

1. Penolakan penggusuran dan perampasan tanah 
2. Penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas ruang hidup 
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri. 
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis. 
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). 
6. Penolakan militerisasi dan kekerasan terhadap aktivis 
7. Penolakan kenaikan biaya pendidikan dan PTN-BH 
8. Desakan reformasi agraria dan penguatan industri nasional 
9. Pengamanan dan rekayasa lalu lintas.