TRIBUN-MEDAN.com - Demo mahasiswa di Lubuklinggai berujung ricuh. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Lubuklinggau, Senin (15/6/2026).  

Para mahasiswa melakukan aksi bakar ban. 

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara mahasiswa dengan Polisi. 

Suasana yang awalnya kondusif pun langsung berubah.

Terjadi aksi saling tarik ban yang hendak dibakar antara mahasiswa dan polisi.

Namun, ban tersebut akhirnya dibakar oleh mahasiswa dan tak lama kemudian polisi memadamkannya menggunakan APAR.

Kepulan asap putih dari APAR yang telah memadamkan api pun langsung memecah massa.

Pantauan TribunSumsel.com di lapangan, aksi demo pun kembali berlanjut dengan tertib meski sempat bersitegang dengan pihak kepolisian.

Tomi, salah satu orator menyampaikan ada sejumlah tuntutan dalam aksi demo ini.

Pertama, yakni Pemkot Lubuklinggau untuk melakukan perbaikan jalan rusak dan menghidupkan lagi lampu penerangan jalan umum (PJU).

"Pemerintah Kota Lubuklinggau wajib melakukan perbaikan kedaruratan terhadap titik jalan yang rusak dan menghidupkan kembali fasilitas lampu PJU yang mati dalam waktu maksimal 14 hari kerja," ungkapnya.

Baca juga: Panen Perdana Jagung Yonif TP 906/Sanalenggam: Wujud Nyata Ketahanan Pangan di Pakpak Bharat

Baca juga: Wali Kota Medan Rico Waas Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Akurasi Data

Tak hanya itu, massa aksi juga membawa isu kelangkaan BBM, evaluasi Makan Bergizi Gratis, dan stabilitas harga di pasar dalam demo Senin siang ini.

Selain itu, mereka juga menuntut DPRD Kota Lubuklinggau untuk memasukkan draf Raperda Larangan Perilaku asusila dan LGBT ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) prioritas, serta mendesak Satpol PP menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal dalam waktu satu pekan.

Setelah demo kembali berjalan kondusif, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Adithia Bagus Arjunadi menyampaikan apresiasi karena aksi unjuk rasa telah berjalan damai.

"Hari ini kita melakukan pelayanan penyampaian di muka umum adik-adik mahasiswa, hasilnya sudah disampaikan semua dari DPRD Lubuklinggau. Kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik, berlangsung kondusif," ujarnya.

Aksi Bakar Ban di Lampung

Demo juga terjadi di Lampung, Provinsi Lampung hari ini.

Dalam aksi demo di Depan DPRD Lampung ini, massa aksi melakukan tabur bunga di atas foto Presiden RI, Prabowo Subianto lalu dibakar di atas ban bekas.

Mengutip TribunLampung.co.id, Ketua BEM Universitas Lampung (Unila), Aditiya Putra Bayu dalam orasinya mengatakan bahwa mahasiswa telah berkali-kali turun ke jalan namun suaranya tak pernah didengar.

"Mahasiswa turun aksi tetapi suara mahasiswa tidak pernah didengar," ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa massa aksi demo menuntut pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan gratis.

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Ketua DPM Unila, Karno.

Masih mengutip TribunLampung.co.id, tuntutan kedua terkait dengan naiknya harga bahan pokok.

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wantilah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

Ia menegaskan apabila harga BBM harus naik, pemerintah mestinya sudah membuat antisipasi.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," katanya.

Massa aksi di Lampung juga menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG dan KDMP.

Dua program tersebut, dianggap telah melemahkan rupiah dan menghabiskan terlalu banyak APBN.

"Jadi kami ingin MBG dan Kopdes ini dihentikan. Kalau yang keempat itu, revisi UU Polri dan hentikan militerisme di ranah sipil," kata Karno.

Demo di Palu Bawa Tuntutan Penuhi Hak Guru Honorer

Di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin (15/6/2026).

Aksi demo yang menuntut pemerintah untuk menghentikan MBG ini sejak Senin pagi tadi.

Tak hanya menuntut menghentikan program MBG saja, massa aksi juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya pengesahan UU TNI dan UU Polri.

Galang, koordinator lapangan (Korlap) aksi, mengatakan dengan disahkannya UU TNI dan UU Polri ini, TNI dan Polri bisa menduduki jabatan sipil.

"Karena kita bisa lihat yang terjadi di mana aparat TNI-Polri bisa menduduki jabatan sipil," katanya, dikutip dari TribunPalu.com.

Selain itu, aksi ini juga mendesak pemerintah untuk memberikan hak-hak guru honorer dan menjadi pendidikan sebagai prioritas negara.

Total ada 10 tuntutan yang dibawa peserta aksi, yakni sebagai berikut.

Revisi Undang-Undang Polri dan TNI
Penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR
Turunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih
Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)
Berikan hak guru honorer
Jadikan pendidikan sebagai prioritas negara
Stabilkan nilai Rupiah
Pemberhentian pemborosan APBN
Evaluasi pemerintahan Sulteng

(*/tribun-medan.com)