Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur
SERAMBINEWS.COM, IDI - Pemerintah Kabupaten Aceh Timur resmi memulai audit terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak main-main dalam menyajikan data.
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat membuka entry meeting Pemeriksaan Terperinci bersama Tim BPK RI di Pendopo Bupati Aceh Timur, Idi, Senin (15/6/2026).
Bupati Al-Farlaky meminta seluruh jajarannya bersikap responsif dan kooperatif selama proses audit yang dijadwalkan berlangsung intensif selama 35 hari ke depan.
"Saya minta seluruh kepala OPD menindaklanjuti setiap instruksi. Formulir yang sudah dibagikan agar segera diisi dan dilengkapi. Jangan menunda jika ada dokumen administrasi lain yang diperlukan, agar proses pemeriksaan berjalan lancar," tegas Al-Farlaky.
Bagi Aceh Timur, audit kali ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan pembuktian konsistensi tata kelola keuangan yang sehat.
Al-Farlaky mengingatkan bahwa membina sistem administrasi di daerahnya memiliki tantangan tersendiri, mengingat rekam jejak Aceh Timur sebagai daerah pemekaran.
Sejak memisahkan diri dari wilayah induk, kabupaten ini harus membangun fondasi pemerintahan dan infrastruktur dari nol.
Oleh karena itu, audit BPK dipandang sebagai momentum evaluasi yang krusial.
Baca juga: Anggota KPA Aceh Timur Minta Mualem Cabut SK DPW PA dan Evaluasi Kinerja Sekjen Partai
"Kami terus berupaya melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk tata kelola administrasi dan keuangan daerah. Kami berharap (audit) ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan," ujarnya.
Pemkab Aceh Timur juga memberikan jaminan penuh terhadap kelancaran kerja tim auditor di lapangan.
Bupati menyatakan bahwa kenyamanan dan keamanan Tim BPK menjadi prioritas pemerintah daerah selama lebih dari satu bulan ke depan.
"Keberadaan Tim BPK selama bertugas di Aceh Timur berada dalam perhatian dan proteksi pemerintah daerah. Kami menjamin keamanan serta kenyamanan mereka.
Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.
Agenda krusial ini turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah, para Asisten, serta seluruh Kepala OPD yang instansinya akan menjadi objek pemeriksaan langsung oleh BPK RI.(*)
