TRIBUNNEWS.COM - Perwakilan mahasiswa sekaligus Koordinator Lapangan Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengatakan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima aspirasi para mahasiswa dengan baik.

Pada Senin (15/6/2026) ini, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, hingga Makassar.

Aksi demo mahasiswa itu membawa berbagai tuntutan, mulai dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Polri dan Undang-Undang TNI, evaluasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, hingga persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di Jakarta, mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai wilayah di ibu kota Indonesia.

Setelah BEM UBK menggelar aksi demonstrasi sejak siang tadi, sejumlah 15 mahasiswa dipanggil Gibran untuk berdialog di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa pun menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung kepada Gibran.

Abdimaludin menyampaikan bahwa respons dari para pihak yang menerima aspirasi, termasuk Wakil Presiden, dinilai cukup baik.

"Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami, dengan buku kecilnya tadi dicatat poin-poinnya yang harus Bapak Wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara hari ini, tentunya MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih)," ungkapnya usai bertemu Gibran di Istana Wapres, Senin, dikutip dari YouTube CNN Indonesia.

Abdimaludin juga mengatakan Gibran bersikap terbuka dan menerima dengan baik hasil kajian yang disampaikan oleh para mahasiswa.

Bahkan, katanya, Gibran berkomitmen untuk menelaah dan mengkonsolidasikan berbagai masukan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan pemerintahan.

Baca juga: Mahasiswa Pilih Demo di Gedung DPR RI, BEM Trilogi: DPR Sebulan Ini Tak Kerja, Tidak Pro Rakyat

Adapun, poin-poin yang disampaikan di antaranya adalah terkait fiskal dan pendidikan.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pembekuan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit transparan terhadap kebijakan dan pelaksanaannya di berbagai daerah.

Mereka pun mendorong pemerintah mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.

Mahasiswa juga meminta Pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan kaji ulang atau legislative review terhadap Undang-Undang (UU) Polri yang telah disahkan sebelumnya, guna mengevaluasi substansi dan implementasinya.

Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, mahasiswa menyoroti isu krisis moneter dan energi. 

"Di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," jelas Abdimaludin.

Selain itu, mahasiswa juga menyertakan klausul dalam memorandum yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 5 x 24 jam, atau paling lambat 19 Juni 2026, tidak terdapat langkah nyata maupun bukti progresif atas realisasi tuntutan yang disampaikan, maka mereka akan menilai pihak yang menerima memorandum telah mengabaikan kesepakatan dan kehilangan legitimasi moral di hadapan publik.

Demo Hari Ini

Adapun, demo hari ini juga digelar oleh kelompok Cipayung Menggugat di depan Gedung DPR/MPR RI mendadak memanas.

Kericuhan pecah saat seorang peserta aksi diamankan oleh aparat kepolisian. Akibat penangkapan tersebut, peserta aksi yang lain pun marah dan menuntut pembebasan rekan mereka.
  
Situasi pun sempat menegang saat sejumlah massa beralmamater merah melakukan protes di depan petugas, menuntut penjelasan atas pengamanan tersebut meski petugas tidak memberikan bergeming.

Aksi saling dorong antara massa dan petugas berlangsung tegang selama kurang lebih 10 menit.

Dalam situasi emosional tersebut, massa bahkan sempat mengancam akan memindahkan lokasi aksi ke Mabes Polri jika rekan mereka tidak segera dibebaskan.

Baca juga: Mahasiswa Wanti-Wanti DPR jika Tak Becus Kerja: Jangan Salahkan Kami kalau Ada Demo Jauh Lebih Besar

Sementara itu, sebelumnya, saat BEM UBK berdemo di perempatan Patung Kuda, Jakarta, mereka meminta agar DPR RI segera membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa, usai para mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai daerah.

Alasannya, kata Abdimaludin, para mahasiswa tidak mau kejadian serupa terulang kembali pada Agustus 2025 yang berujung ricuh akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan hingga sebanyak tujuh orang meninggal dunia dari kalangan warga sipil, mahasiswa, hingga pendemo dari pengemudi ojek online (ojol).

Demo di Jakarta sendiri digelar di beberapa titik, mulai dari kawasan Gedung DPR/MPR RI, Kawasan Hotel Pullman, kawasan Silang Monas, Jalan Medan Merdeka, Gedung Senatama, hingga Gedung Istana Negara.

Selain di Jakarta, demo mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) juga menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulteng, Palu, Senin (15/6/2026).

Aksi demo yang menuntut pemerintah untuk menghentikan MBG ini sejak Senin pagi tadi. Massa aksi juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, salah satunya pengesahan UU TNI dan UU Polri.

Sementara itu, aksi demonstrasi juga terjadi di depan Kantor DPRD Lampung, Senin.

Massa yang berisikan mahasiswa ini menuntut pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan gratis dan tuntutan kedua terkait dengan naiknya harga bahan pokok.

Adapun, dalam demonstrasi ini, massa menyuarakan 20 tuntutan kepada pemerintah yang dibagi ke dalam kategori 11 tuntutan prioritas dan 9 tuntutan lainnya.

Aksi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan dari sejumlah kampus  itu digelar oleh Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

Aliansi Perisai menyatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini berfokus pada persoalan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pertahanan dan keamanan.

Berikut rincian tuntutan yang disampaikan Aliansi Perisai:

1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik. 11.
11. Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

• 9 tuntutan umum

1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni/Fahdi Fahlevi)