TRIBUN-MEDAN.com - Ini tawaran Gibran Rakabuming yang ditolak mahasiswa.

Mereka memilih keluar istana usai bertemu dengan wakil presiden.

Baca juga: KELAKAR Purbaya Minta Dikabari Kejagung Kalau Ada Lelang Harley Davidson: Kasih Tau Saya ya Pak

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu sejumlah mahasiswa yang berunjukrasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).  

Wapres menerima pendemo di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Mahasiswa yang bertemu dengan Wapres itu berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin.

Para mahasiswa berjumlah kurang lebih 15 orang mengenakan jas almamater merah dan biru masuk melalui pintu utama, Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 17.20 WIB. Masuk ke Istana Wapres mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan melalui pintu metal detector.

Baca juga: 5 Langkah Agar Tetap Produktif dan Sejahtera di Masa Pensiun

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Sekitar pukul 18.40 WIB, para mahasiswa ke luar istana didampingi Wapres. Setelah foto bersama, Wapres kembali masuk ke dalam, dan para mahasiswa menyampaikan hasil pertemuan kepada awak media.

Pertemuan ini digelar usai mahasiswa BEM UBK menggelar aksi demonstrasi Jalan Medan Merdeka Selatan, sejak siang ini.

Awalnya Koordinator Lapangan Aksi BEM UBK Muhammad Abdimaludin menghentikan aksi demonstrasi.

Baca juga: Harga Material Melonjak, REI Sumut Minta Pemerintah Sesuaikan Harga Rumah Subsidi

Dirinya mengungkapkan bahwa 15 perwakilan BEM UBK dipanggil oleh Gibran untuk berdialog dengan para mahasiswa.

Abdi mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung kepada Gibran.

"Kami perwakilan ada 15 orang dan akan menemui bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ujar Abdi.

Kemudian 15 perwakilan mahasiswa BEM UBK berjalan kaki kurang lebih 1 Km dari titik demonstrasi dari depan Gedung BSI ke Istana Wakil Presiden.

Para mahasiswa yang mengenakan almamater merah berjalan kaki dikawal oleh tim pengamanan Wapres dan diikuti awak media.

Hasilkan Poin Kesepakatan

Ternyata ada beberapa poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran terkait demo hari ini.

Koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi menyebut bahwa Gibran menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

"Hasil dari pertemuan sama wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil, kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi baik dari keluh kesah dari daerah, skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan bapak wapres," ungkap Abdi, dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Kompas TV.

Atas semua aspirasi dan keresahan dari mahasiswa, Gibran mencatatnya di bukunya.

Diungkap Abdi, ia dan mahasiswa lainnya menyampaikan beberapa tuntutan demo hari ini terutama soal polemik Makan Bergizi Gratis ( MBG).

"Respon dari bapak Wapres sangat baik, dia catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya tadi dicatat dengan poin-poinnya yang harus bapak wapres itu ke depannya untuk memperbaiki dan mengevaluasi segala yang janggal di negara hari ini, tentunya MBG dan KMP," pungkas Abdi.

Tak cuma menyampaikan tuntutan, para mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada Gibran.

Yakni jika lima hari kesepakatannya dengan Gibran tidak terealisasi, maka mahasiswa akan kembali turun ke jalan.

"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam, ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealiasasi, maka kami akan melakukan aksi berjilid," ujar Abdi.

Baca juga: Wali Kota Medan Rico Waas Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Tekankan Akurasi Data

"Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan, tadi kami didalam rilis memberikan waktu kepada pemerintah 5x24 jam, ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan (tidak dijalankan), maka kami akan tetap di jalan," sambungnya.

Ada beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh mahasiswa dan Gibran, di antaranya:

Kluster fiskal dan pendidikan

Membekukan sementara MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan untuk audit transparansi
Mengalihkan efisiensi anggaran tersebut guna subsidi UKT dan operasional biaya perguruan tinggi
Mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap UU Polri yang baru disahkan
Kluster krisis moneter dan energi

Mendesak otoritas pusat untuk melakukan intervensi stabilitas rupiah 
Membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena menghancurkan daya beli domestik masyarakat
Usai mendengarkan aspirasi dari para mahasiswa, Gibran mengungkap responnya.

Gibran berjanji akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa itu langsung ke Presiden Prabowo.

"Dia (Wapres) akan mengaudit dan konsolidasi dan diberikan kepada pimpinan khusus presiden Prabowo Subianto," kata Abdi.

Terakhir, Abdi pun mengungkap penolakan yang ia dan rekan mahasiswa lain lakukan terhadap Gibran yakni tawaran untuk makan malam bersama.

"Kami menolak (makan malam dengan Gibran), kami tidak mau ada persepsi buruk terhadap kami," tegas Abdi.

Peserta demo hari ini

Diwartakan sebelumnya, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen sipil akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). 

Aksi ini digelar guna menyuarakan 20 tuntutan yang mereka rangkum dalam “11+9 tuntutan” kepada pemerintah. 

Ada beberapa organisasi mahasiswa lintas kampus dan wilayah yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) yang berdemo hari ini.

Di antaranya FMN, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, serta aliansi Cipayung Plus Jakbar dan GMNI dari sejumlah wilayah lain. 

Berikut adalah beberapa poin utama dalam 11 tuntutan mendesak meliputi: 

Penolakan kenaikan harga BBM dan bahan pokok 
Perbaikan nilai tukar rupiah 
Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN. 
Penolakan gelombang PHK 
Pencabutan UU Polri 
Penolakan pembangunan batalion teritorial TNI 
Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan. 
Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak. 
Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi 
Transparansi BPI Danantara 
Evaluasi dan pencopotan sejumlah menteri terkait stabilitas ekonomi 
Lalu 9 tuntutan umum mencakup: 

Penolakan penggusuran dan perampasan tanah 
Penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merampas ruang hidup 
Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri. 
Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis. 
Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). 
Penolakan militerisasi dan kekerasan terhadap aktivis 
Penolakan kenaikan biaya pendidikan dan PTN-BH 
Desakan reformasi agraria dan penguatan industri nasional 
Pengamanan dan rekayasa lalu lintas. 

(Tribun-Medan.com)