TRIBUNKALTIM.CO - Agenda diskusi publik yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, di Kota Semarang diwarnai ketegangan.
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang dilaporkan menyerahkan draf berisi lima poin aspirasi kepada Budiman, setelah sebelumnya terlibat adu argumen sengit.
Peristiwa tersebut pecah saat mantan aktivis Reformasi 1998 itu didapuk menjadi narasumber dalam Forum Dialog Kritis Organisasi Ekstra Kampus yang digelar di Kafka Forum, Semarang, Jumat (12/6/2026).
Baca juga: Dicecar Mahasiswa pada Diskusi Publik, Reaksi Budiman Sudjatmiko: Silahkan Pergi
Ketua PMKRI Cabang Semarang, Ramanda Bima Prayuda, menilai pemaparan harian yang disajikan oleh Budiman sepanjang sesi diskusi masih mengambang dan belum menyentuh akar persoalan riil yang mendera masyarakat arus bawah.
"Bung Budiman terlalu mendaki-daki dan tidak menunjukkan hal konkret yang mendasar dirasakan oleh rakyat Indonesia," ujar Bima, dikutip dari TribunJateng, Minggu (14/6/2026).
Sebelum menyerahkan draf dokumen, Bima secara terbuka melayangkan kritik hulu dengan mempertanyakan integritas serta konsistensi sikap politik Budiman, yang kini memilih merapat ke dalam struktur pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, basis mahasiswa dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana seorang mantan figur oposisi menjaga idealisme lamanya ketika sudah difasilitasi oleh kekuasaan.
Baca juga: Bantahan Mensos soal 20 Persen Data Bansos Salah Sasaran, Koreksi Pernyataan Budiman Sudjatmiko
"Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?" cecar Bima di hadapan forum.
Adapun lima poin tuntutan yang diserahkan oleh PMKRI dikonsolidasikan dalam draf kajian ilmiah bertajuk Menyalakan Suluh Bonum Commune: Kajian Kritis Lima Aspirasi Rakyat (LIBAS) terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran.
Dokumen ini dirilis sebagai sikap organisasi terhadap arah kebijakan negara saat ini, dengan rincian draf poin sebagai berikut:
Pertama, PMKRI menyerukan penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Sebut 20 Persen Data Penerima Bansos Salah Sasaran, Mensos Membantah
Kedua, penghentian program-program yang dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran maupun praktik korupsi.
Ketiga, perluasan lapangan pekerjaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha.
Keempat, mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utamanya sesuai tugas masing-masing.
Kelima, melakukan reformasi pemilu dan sistem politik secara menyeluruh.
Baca juga: Sosok 7 Aktivis 98 dalam Kabinet Prabowo-Gibran: Fahri Hamzah, Budiman Sudjatmiko hingga Faisol Riza
Bima menegaskan bahwa gerakan mahasiswa masa kini tidak boleh hanya berhenti pada level riak kritik harian.
Sektor pemuda dituntut harus mampu memproduksi draf alternatif solusi yang taktis atas komplikasi masalah di masyarakat.
Forum ilmiah yang mengusung tema "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" tersebut sejak awal memang berjalan dengan tensi tinggi.
Selain friksi dengan PMKRI, gesekan verbal juga terjadi antara Budiman dengan Ketua HMI Komisariat FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Muhammad Rafli Susanto.
Baca juga: BREAKING NEWS: Budiman Sudjatmiko Tinjau Pembagian Makan Bergizi Gratis di Samarinda
Rafli mengkritik tajam cara pandang Budiman yang dinilai terlalu teoretis dan abai terhadap konflik agraria riil, seperti kasus petani Pundenrejo.
“Bapak jangan bicara soal keidealan negara kalau bapak tidak pernah memikirkan ide atau solusi yang menyentuh akar rakyat, seperti persoalan petani Pundenrejo, pikirkan hal demikian, jangan cacat logika terus,” kritik Rafli.
Merespons draf kritik tersebut, Budiman sempat meminta Rafli untuk menjabarkan draf argumentasinya secara lebih komprehensif.
Namun, Rafli menolak melanjutkan adu argumen di dalam ruangan karena harus segera bergabung dengan masa aksi unjuk rasa di luar jalanan Semarang, sembari menantang Budiman melanjutkan diskusi di luar forum resmi.
Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko Ungkap Jumlah Kementerian Bisa Tidak Berubah
Aksi penolakan tersebut langsung memantik reaksi keras dari Budiman sebelum Rafli melangkah keluar ruangan.
“Orang-orang tertarik dengan argumen Anda. Anda pernah dipenjara tiga bulan, bukan berarti Anda lebih hebat dan berhak untuk tidak menghormati forum ini. Anda bukan siapa-siapa. Silakan pergi,” tegas Budiman.
Pasca-insiden keluarnya salah satu peserta, jalannya diskusi harian tersebut tetap dilanjutkan dengan menampung atensi dari sisa peserta forum lainnya.
Menjawab gelombang kritik dari para aktivis mahasiswa Semarang, Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa metamorfosis politiknya masuk ke dalam sistem kekuasaan merupakan draf strategi perjuangan baru.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Gibran akan Jelaskan soal Celengan Rahasia Rp 104 Triliun saat Debat Cawapres
Ia berargumen bahwa perubahan struktural yang berpihak pada kaum miskin akan jauh lebih akseleratif dan berkekuatan hukum jika dieksekusi langsung melalui instrumen kebijakan negara dari dalam sistem.
Dalam pemaparannya, Budiman mengklaim draf haluan pembangunan nasional yang tengah dikawalnya saat ini merupakan bentuk sintesis atau perpaduan pemikiran besar antara doktrin marhaenisme Soekarno dan konsep ekonomi kerakyatan Soemitro Djojohadikusumo.
Di akhir sesi, Kepala BP Taskin ini juga mengingatkan para mahasiswa akan bahaya laten persebaran disinformasi di ruang digital, yang jika tidak difilter dengan kajian kritis, dapat memicu degradasi kepercayaan publik serta perpecahan horizontal di tengah masyarakat. (*)
