TRIBUN-MEDAN.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini sorotan tertuju pada ribuan motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun belakangan menjadi bagian dari polemik pengadaan yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Di tengah upaya pembenahan besar-besaran yang dilakukan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), muncul pertanyaan mengenai nasib berbagai aset yang telah dibelanjakan pada masa kepemimpinan sebelumnya.
Tak hanya motor listrik, sejumlah perangkat teknologi informasi, sistem Internet of Things (IoT), hingga CCTV yang telah dibayar menggunakan anggaran negara juga ikut menjadi perhatian.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh barang yang telah dibeli menggunakan uang negara tidak boleh dibiarkan sia-sia.
Menurutnya, aset-aset tersebut harus dimaksimalkan pemanfaatannya selama masih layak digunakan.
Pernyataan itu disampaikan Agustina usai mengikuti rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina menjelaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait status berbagai pengadaan yang dilakukan pada tahun 2025.
"Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih.
Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina.
Menurut dia, prinsip utama yang kini dipegang BGN adalah memastikan seluruh pengeluaran negara yang sudah terlanjur dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Agustina menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya menyasar motor listrik yang sempat menjadi sorotan publik.
BGN juga akan melakukan peninjauan terhadap berbagai perangkat pendukung lain yang telah dibeli pada tahun 2025, termasuk perangkat teknologi informasi dan sistem pendukung operasional lainnya.
Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui aset mana yang masih bisa digunakan dan mana yang perlu disempurnakan agar tetap memberikan manfaat.
"Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan," jelas Agustina.
Di tengah berbagai evaluasi yang sedang berlangsung, BGN juga mulai melakukan penyisiran terhadap rencana anggaran tahun 2026.
Agustina mengatakan, salah satu langkah efisiensi yang akan dilakukan adalah menghindari pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia dan masih dapat dimanfaatkan dari pengadaan tahun sebelumnya.
Menurutnya, jika fungsi dan hasil yang dihasilkan masih sama, maka tidak ada alasan untuk melakukan pembelian ulang.
"Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih outputnya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," kata dia.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menekan pemborosan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih efektif.
Meski berkomitmen memanfaatkan aset yang sudah ada, Agustina menegaskan bahwa BGN tidak akan langsung menggunakan seluruh barang tanpa pemeriksaan terlebih dahulu.
Pihaknya akan mengecek kondisi setiap aset untuk memastikan kelayakan penggunaannya.
Jika masih berfungsi dengan baik, barang tersebut akan digunakan kembali. Namun apabila ditemukan kekurangan, BGN akan melengkapinya sesuai kebutuhan operasional.
"Lihat dulu. Saya terutama untuk IT saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai kita akan pakai. Kalau masih kurang eh kita lengkapi. Nah itu nanti yang kita tambahkan di 2026," ungkap Agustina.
Di akhir keterangannya, Agustina kembali menegaskan prinsip yang menjadi dasar kebijakan BGN saat ini.
Baginya, fokus utama bukan pada jenis barang yang dipersoalkan, melainkan bagaimana seluruh aset yang telah dibeli menggunakan uang rakyat dapat memberikan manfaat maksimal bagi program MBG.
"Tapi prinsip secara umum saya enggak bicara satu-satu sih kaus kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," pungkas Agustina.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pimpinan baru BGN tidak ingin aset-aset bernilai besar yang telah dibeli dengan anggaran negara berakhir mangkrak.
Di tengah berbagai evaluasi dan penyelidikan yang masih berjalan, BGN memilih fokus memastikan seluruh fasilitas yang masih layak pakai tetap dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
(*/ Tribun-medan.com)
