TRIBUNJATIM.COM - Suasana diskusi kebangsaan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mendadak memanas setelah sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai pembicara.
Di tengah berlangsungnya acara, sekelompok mahasiswa memasuki area diskusi dan menyuarakan kritik kepada para pejabat yang hadir.
Situasi yang semakin tidak kondusif membuat Sudaryono, Nusron, dan Budiman harus dievakuasi dari lokasi kegiatan.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Emosi saat Debat Lawan Mahasiswa, Disebut Munafik : Pernah Dipenjara 13 Tahun
Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung sambil membentangkan spanduk berwarna putih bertuliskan “HENTIKAN ROMANS ISTANA”.
Mereka juga meneriakkan berbagai slogan dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah.
Petugas keamanan yang berada di lokasi kemudian berupaya menghalau massa agar tidak mendekati para pejabat.
Upaya tersebut sempat memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
Setelah kondisi berangsur kondusif, dialog antara mahasiswa, aktivis, dan para pejabat akhirnya dapat dilaksanakan.
Dalam kesempatan itu, Nusron Wahid dan Sudaryono membuka ruang diskusi serta mempersilakan mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangannya secara langsung.
Dia memperkenankan mahasiswa bertanya apa saja kepadanya.
“Kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan Anda. Anda boleh ngomong apa saja, tapi kita sudah buka di dalam forum ini sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah Makan Bergizi Gratis (MBG), masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab,” ujar Sudaryono, melansir dari Tribunnews.
Kemudian, dia mengajak mahasiswa untuk membicarakan pesta babi, sebuah tradisi budaya di Papua.
Tradisi itu diangkat dalam film kontroversial berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
“Bahkan, nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua untuk ikut, misalnya orang ngomongin pesta babi di Papua,” ujar Sudaryono.
“Ini saya kasih tahu misalnya pesta babi di Merauke. Kalau mau ayo kita pergi, misalnya gitu.”
Sementara itu, seorang mahasiswa mengklaim ada ratusan ribu hektare tanah di Papua yang difungsikan menjadi food estate atau lumbung pangan.
“Ratusan ribu hektare habis buat food estate. Bayangkan. Kita lihat saja tanah itu. Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak, kan? Bayangin, Pak,” tanya mahasiswa itu.
Mahasiswa itu berkata gara-gara proyek food estate, banyak orang Papua harus tergusur dari tanahnya.
Nusron yang menjadi Menteri ATR/BPN kemudian menimpali pernyataan mahasiswa.
“Sekarang gini, Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat?” tanya Nusron.
Sejumlah mahasiswa menjawab, “Ngapain?” Mereka balik bertanya apakah Nusron sudah menonton film Pesta Babi.
Baca juga: Sosok Tiyo Ardianto, Mantan Ketua BEM UGM yang Temukan Alat Pelacak di Mobilnya
Sementara itu, dalam unggahan di akun Instagram miliknya, Selasa, Sudaryono menjawab tudingan tentang program lumbung pangan di Papua.
"Banyak orang berkumpul, melempar protes penuh ragu. Wajar, warga berhak menagih jawaban. Saya duduk bersanding sahabat saya, Gus Nusron selaku Menteri ATR BPN. Tudingan datang bertubi-tubi soal program Food Estate di Merauke," kata Sudaryono.
"Sangat gampang melempar tuduhan saat kita duduk nyaman di pulau seberang. Gus Nusron tidak mau membalas pakai teori panjang lebar. Mungkin beliau pikir bakal percuma. Beliau mengajak penanya itu melihat langsung Papua. Tiket bisa diatur. Tapi responsnya sungguh disayangkan. “Ngapain loh ngapain!” sergah mereka menolak."
Sudaryono mengatakan kritik selalu dibutuhkan. Namun, dia menilai para pengkritik harus melihat langsung kondisi di lapangan.
Sementara itu, Pesta Babi adalah film yang menceritakan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua. Banyak acara nonton bareng (nobar) film itu, tetapi sebagian dibubarkan oleh aparat
Adapun saat ini Pesta Babi sudah bisa resmi ditonton di enam kanal YouTube, yaitu Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat. Sebelumnya, film itu hanya bisa ditonton lewat acara nobar.
Politikus PDIP, Guntur Romli, mengomentari dialog yang dihadiri tiga pejabaat kabinet Presiden Prabowo Subianto di Auditorium Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (15/6/2026) malam.
Guntur menganggap kemarahan dan protes dari mahasiswa terhadap acara tersebut patut dimaklumi.
Menurutnya, acara tersebut tak layak disebut sebagai dialog tetapi lebih sebagai propaganda.
Guntur mengatakan, forum tersebut hanya menjadikan panggung bagi penguasa tanpa adanya lawan yang kritis. Selain propaganda, ia menganggap forum tersebut tak lebih seperti monolog.
"Saya bisa memahami mengapa mahasiswa protes terhadap adcara para menteri di Auditorium Joglo GIK UGM. Lihat saja para pembicaranya, hanya satu jenis dan searah. Para penguasa yang didaulat di panggung."
"Jangan dosen yang kritis, dosen akademis saja tidak dilibatkan sebagai pembicara. Apalagi BEM atau mahasiswa. Apa yang diharapkan dari acara model ini? Monolog bukan dialog. Bukan musyawarah tapi propaganda," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (16/6/2026).
Baca juga: Sosok Astrio Feligent, Jubir Gerindra yang Viral karena Debat dengan Eks Ketua BEM UGM soal BGN
Guntur juga menganggap forum tersebut menghina tradisi intelektualitas kampus lantaran hanya melibatkan narasumber homogen yakni menteri dan wakil menteri (wamen) kabinet Prabowo alih-alih turut dilibatkan pihak eksternal seperti akademisi atau praktisi.
Dia kembali menegaskan hal itu berujung seperti acara propaganda murahan.
"Kampus bukan panggung pencitraan para menteri. Kampus bukan panggung bagi acara buzzer politik pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur menganggap acara ini menjadi wujud pemerintah memandang rendah lembaga intelektual seperti kampus.
Dia menilai hal ini menjadi bentuk pemerintah tidak bisa mengemas sebuah acara berbobot ketika digelar di kampus.
"Mereka memandang rendah dosen dan mahasiswa sebagai narasumber. Tidak biasa bikin acara di kampus. Kampus itu lembaga intelektual yang independen, bukan kementerian dan birokrasi," jelasnya.
