TRIBUNJAKARTA.COM - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang, mengajukan pertanyaan yang secara langsung menyoroti posisi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko dalam pemerintahan saat ini.
Ketua PMKRI Cabang Semarang, Ramanda Bima Prayuda mempertanyakan sikap Budiman yang kini menjadi bagian dari pemerintahan setelah lama dikenal sebagai aktivis Reformasi 1998.
Ia menilai, masyarakat perlu mengetahui bagaimana seorang aktivis mempertahankan idealisme ketika berada di dalam struktur kekuasaan.
"Apakah Bung Budiman masuk ke dalam kekuasaan untuk menjinakkan kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan yang telah berhasil menjinakkan Bung Budiman?" tanya Bima.
Peristiwa tersebut terjadi saat Budiman menjadi narasumber dalam Forum Dialog Kritis Organisasi Ekstra Kampus yang berlangsung di Kafka Forum, Semarang pada Jumat (12/6/2026).
Bima Prayuda, menilai bahwa penjelasan yang disampaikan Budiman dalam diskusi belum menjawab persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat.
"Bung Budiman terlalu mendaki-daki dan tidak menunjukkan hal konkret yang mendasar dirasakan oleh rakyat Indonesia," katanya.
Ia lalu menyerahkan lima aspirasi usai terlibat debat panas Budiman Sudjatmiko.
Adapun lima aspirasi yang disampaikan PMKRI dimuat dalam kajian bertajuk Menyalakan Suluh Bonum Commune: Kajian Kritis Lima Aspirasi Rakyat (LIBAS) terhadap Pemerintah Prabowo-Gibran.
Dokumen tersebut menjadi sikap resmi organisasi terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Pertama, PMKRI menyerukan penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Kedua, penghentian program-program yang dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran maupun praktik korupsi.
Ketiga, perluasan lapangan pekerjaan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha.
Keempat, mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utamanya sesuai tugas masing-masing.
Kelima, melakukan reformasi pemilu dan sistem politik secara menyeluruh.
Bima menyampaikan, mahasiswa tidak cukup hanya mengkritik kebijakan pemerintah.
Mahasiswa, lanjutnya, juga harus menghadirkan gagasan dan alternatif solusi terkait permasalahan yang dialami masyarakat.
Menjawab berbagai kritik yang disampaikan peserta, Budiman menegaskan pilihannya bergabung ke dalam pemerintahan merupakan bentuk perjuangan melalui jalur yang berbeda.
Ia mengatakan, langkah tersebut diambil untuk mendorong perubahan dari dalam sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin melalui kebijakan negara.
Dalam pemaparannya, Budiman juga menjelaskan pandangan mengenai arah pembangunan nasional yang menurutnya memadukan pemikiran Soekarno dan Soemitro Djojohadikusumo.
Selain itu, ia mengingatkan bahaya disinformasi yang berpotensi memicu ketidakpercayaan serta perpecahan di tengah masyarakat.
Sekedar infomasi Budiman Sudjatmiko dikenal sebagai salah satu aktivis reformasi yang vokal menentang pemerintahan Orde Baru.
Saat masih berstatus mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), ia aktif dalam gerakan pro-demokrasi dan kemudian menjadi Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli, Budiman ditangkap dan divonis 13 tahun penjara oleh pemerintah Orde Baru, meski akhirnya hanya menjalani sekitar 3,5 tahun sebelum memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999
Sebelumnya, diskusi bertema "Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini" turut diwarnai perdebatan antara peserta dengan Budiman.
Dalam sesi tanya jawab, Bima sempat menyoroti konsistensi Budiman setelah masuk ke dalam pemerintahan.
Ketegangan juga muncul ketika Ketua HMI Komisariat FISIP Undip, Muhammad Rafli Susanto, mengkritik pandangan Budiman mengenai idealisme negara.
“Bapak jangan bicara soal keidealan negara kalau bapak tidak pernah memikirkan ide atau solusi yang menyentuh akar rakyat, seperti persoalan petani Pundenrejo, pikirkan hal demikian, jangan cacat logika terus,” kata Rafli, dilansir dari Kompas.com, Minggu.
Budiman sempat meminta Rafli menjelaskan lebih rinci argumentasinya.
Namun, Rafli menolak karena mengaku harus mengikuti aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung di Semarang.
Sebelum meninggalkan lokasi, Rafli juga sempat mengajak Budiman berdiskusi di luar forum.
“Orang-orang tertarik dengan argumen Anda. Anda pernah dipenjara tiga bulan, bukan berarti Anda lebih hebat dan berhak untuk tidak menghormati forum ini. Anda bukan siapa-siapa. Silakan pergi,” kata Budiman.
Setelah Rafli meninggalkan ruangan, diskusi tetap berlanjut bersama peserta lainnya.
