TRIBUNNEWS.COM, ‎SERANG - 10 ribu anak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, belum mengenyam pendidikan atau masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

Jumlah tersebut terdiri dari anak usia sekolah 5 hingga 18 tahun yang belum bersekolah, serta data residu siswa putus sekolah yang masih tercatat dalam sistem pendidikan nasional.

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyisiran dan verifikasi data ATS untuk memastikan jumlah riil anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas layanan pendidikan sekaligus mengembalikan anak-anak yang belum sekolah agar bisa kembali mengenyam pendidikan formal maupun nonformal.

‎"Yang terbesar itu di usia 5-18 tahun, datanya sekitar 8 ribuan. Yang lainnya sekitar 2 ribuan itu apakah dia putus di SD, putus di SMP, tidak terdata atau residu yang belum dikeluarkan dari Dapodik," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Menurut Aber, proses pemutakhiran data saat ini terus dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat terkait kondisi pendidikan di lapangan.

Dari total sekitar 10 ribu ATS tersebut, sebagian besar berasal dari kelompok usia wajib belajar. 

Sementara sisanya masih perlu diverifikasi karena kemungkinan terdapat data yang sudah tidak relevan atau belum diperbarui dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Meski angka tersebut tergolong tinggi, Aber menilai kondisi Kabupaten Serang masih lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain yang memiliki jumlah ATS lebih besar.

‎"Kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita masih bersyukur masih di bawah orang lain. Kalau daerah lain masih di atas 12 ribu, 15 ribu, bahkan sampai 20 ribu orang," katanya.

‎Faktor Ekonomi

‎Aber menjelaskan, faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama banyak anak tidak melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat kurang mampu.

Baca juga: Wamendagri Bima: Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah Salah Satu Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Salah satunya melalui program beasiswa bagi keluarga tidak mampu yang dapat diakses dengan melampirkan surat keterangan dari lingkungan setempat.

Selain itu, terdapat pula beasiswa prestasi bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik maupun nonakademik, termasuk jalur tahfiz Al-Qur'an.

‎"Atau kalau dia punya prestasi tinggal sodorkan saja piala atau sertifikatnya. Kalau dia jago hafal Al Qur'an ajukan saja, nanti ada beasiswa dari jalur Tahfidz Qur'an. Jadi sebenarnya ada solusinya kita berikan," jelas dia.

Broken Home hingga PHK

‎Selain persoalan ekonomi, Dindikbud Kabupaten Serang juga menemukan sejumlah faktor lain yang menyebabkan anak tidak bersekolah.

Mulai dari kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home, masalah perilaku anak di sekolah, hingga dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami orang tua.

Menurut Aber, kondisi tersebut sering kali membuat anak kehilangan motivasi atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan pendekatan yang lebih komprehensif agar persoalan ATS tidak hanya diselesaikan dari sisi administrasi, tetapi juga menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat.

Saat ini Dindikbud Kabupaten Serang terus melakukan penyisiran data ATS melalui koordinasi dengan sekolah, pemerintah desa, serta berbagai pihak terkait.

Hasil verifikasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.

Baca juga: Pemkab Bogor Siapkan Langkah Strategis Tangani Anak Tidak Sekolah dan Naikkan Rata-Rata Lama Sekolah

Dengan data yang valid, pemerintah daerah dapat menyusun langkah penanganan yang lebih tepat sasaran untuk mengembalikan anak-anak yang belum sekolah ke bangku pendidikan.

‎"Sekarang (data Dapodik) sedang kita sisir, mudah-mudahan tahun pelajaran baru nanti bisa ditemukan data yang ril nya berapa, sehingga mereka bisa kembali bersekolah," pungkasnya.

3 Juta Anak di Indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sekitar 3 juta anak di Indonesia tidak bersekolah karena merasa pendidikan tidak memberi nilai tambah bagi kehidupan mereka.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan Presiden RI baru saja mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait penanganan anak tidak sekolah.

“Anak tidak sekolah yang paling banyak saat ini di pendidikan dasar paling atas adalah berusia 18 tahun, paling bawah PAUD,” jelas Pungkas saat menyampaikan sambutan pada kegiatan peluncuran program strategis bidang pendidikan di Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (5/3/2026).