Ia pun mengajak semua pihak turut serta untuk memperbaikinya.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Gibran pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Dalam pertemuan itu, para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, juga menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajiannya.

Sejumlah isu nasional yang disoroti mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Dalam dialog itu, Gibran tak lupa menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujar Gibran.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.

Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.

Abdi juga mengapresiasi respons Gibran selama audiensi berlangsung.

Menurutnya, Gibran memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.

Abdi juga berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

Adapun enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa UBK dalam demonstrasi pada Senin (15/6/2026) meliputi:

Mendesak pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Mendesak peninjauan kembali Undang-undang (UU) Kepolisian RI.

Setop militerisme dan tegakkan supremasi sipil.

Mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.

Memberikan hak pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meninjau kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membebani masyarakat.