WARTAKOTALIVE.COM -Mahasiswa mengungkapkan alasan mengepung hingga mengejar pejabat yang tengah melaksanakan diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. 

Diketahui viral video Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tengah mengikuti diskusi dengan mahasiswa di Kampus UGM pada Senin (15/6/2026). 

Diskusi publik bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) berlangsung ricuh. 

Sejumlah mahasiswa nekat mengepung para pejabat yang sebelumnya mantan aktivis tersebut. 

Bahkan para pejabat harus dievakuasi menggunakan kendaraan Kepolisian untuk menghindari amukan massa. 

Seperti dimuat tayangan Kompas Tv, massa bahkan sempat mengejar mobil Polisi yang membawa pejabat tersebut. 

Mesa Ketua Serikat Mahasiswa UGM pun menjelaskan alasan para mahasiswa menggempur pejabat di tengah diskusi. 

Mereka mengaku kecewa saat para pejabat itu tidak bisa menjawab apakah mereka merasa bersalah atas sejumlah persoalan di Indonesia. 

Namun kata Mesa, para pejabat itu justru tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. 

Maka hal tindakan pengepungan dan pembubaran diskusi itu kata Mesa sebagai konsekuensi dari tindakan para pejabat. 

Mesa menjelaskan bahwa tindakan mahasiswa yang mengepung para pejabat tidak ada apa-apanya dibandingkan kelakuan para pejabat yang kerap zalim dengan masyarakat seperti perampasan tanah adat dengan dalih kepentingan proyek strategis nasional (PSN). 

Baca juga: Dampak Gempa 6,7 Magnitudo Rusak Rumah Hingga Jembatan di Sulawesi Tengah

"Sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat, sangat lebih besar karena banyak tanah rakyat dirampas untuk PSN," bebernya. 

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun Universitas Gadjah Mada terkait kronologi lengkap insiden tersebut.  

Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan fasilitas kampus akibat peristiwa tersebut. 

Diketahui belakangan isu perampasan tanah adat di Papua yang dijadikan sebagai lahan pertanian menguat usai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. 

Film yang diputar di berbagai kampus itu menimbulkan diskusi di masyarakat terkait dengan perlindungan hutan di tanah adat Papua. 

Terlebih dalam film tersebut menguak sejumlah nama-nama oligarki yang diduga terkait dengan pembukaan lahan di tanah adat Papua dengan dalih pertanian. 

Namun pemerintah pun membantah tuduhan film tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pengalih fungsi lahan di Papua itu sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Papua. 

Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa beberapa waktu lalu, Amran juga mengklaim bahwa mayoritas warga Papua Selatan mengkhendaki pembukaan lahan pertanian tersebut.