TRIBUNNEWSMAKER.COM - Kericuhan mewarnai diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik setelah beredar video yang memperlihatkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berada di tengah kerumunan mahasiswa.

Keempat pejabat tersebut diketahui menghadiri diskusi publik bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.

Namun, agenda yang semula berlangsung sebagai forum dialog itu berubah menjadi ricuh ketika sejumlah mahasiswa mendatangi lokasi dan menyuarakan berbagai tuntutan serta kritik.

Situasi semakin memanas saat massa mahasiswa mengepung para pejabat yang sebagian dikenal sebagai mantan aktivis tersebut.

Ketegangan pun tak terhindarkan ketika peserta aksi terus mendekati rombongan pejabat seusai kegiatan berlangsung.

Akibat kondisi yang dinilai tidak kondusif, aparat kepolisian akhirnya melakukan pengamanan dan mengevakuasi para pejabat dari lokasi acara.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Detik-detik saat Diskusi di UGM Berakhir Ricuh: Ada yang Teriak-teriak

Para pejabat tersebut kemudian dibawa menggunakan kendaraan kepolisian untuk menghindari kerumunan massa yang terus bertambah.

Bahkan, berdasarkan tayangan Kompas TV, massa mahasiswa sempat berlari dan mengejar kendaraan polisi yang membawa para pejabat meninggalkan area kampus.

Aksi pengejaran itu terekam dalam sejumlah video yang kemudian beredar luas di media sosial dan memicu beragam respons dari masyarakat.

Di tengah viralnya peristiwa tersebut, mahasiswa yang terlibat dalam aksi menyampaikan alasan di balik tindakan mereka mengepung hingga mengejar rombongan pejabat.

Aksi itu disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat respons memadai dari pemerintah.

Kericuhan yang terjadi di lingkungan kampus tersebut pun menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah pejabat negara serta berlangsung di salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia.

Mesa Ketua Serikat Mahasiswa UGM pun menjelaskan alasan para mahasiswa menggempur pejabat di tengah diskusi. 

Mereka mengaku kecewa saat para pejabat itu tidak bisa menjawab apakah mereka merasa bersalah atas sejumlah persoalan di Indonesia. 

Namun kata Mesa, para pejabat itu justru tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa. 

Maka hal tindakan pengepungan dan pembubaran diskusi itu kata Mesa sebagai konsekuensi dari tindakan para pejabat. 

Baca juga: Kebiadaban Israel! Pipa Air Bersih di Desa Palestina Dihancurkan, Satu Kampung Tak Bisa Minum

Mesa menjelaskan bahwa tindakan mahasiswa yang mengepung para pejabat tidak ada apa-apanya dibandingkan kelakuan para pejabat yang kerap zalim dengan masyarakat seperti perampasan tanah adat dengan dalih kepentingan proyek strategis nasional (PSN). 

"Sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat, sangat lebih besar karena banyak tanah rakyat dirampas untuk PSN," bebernya. 

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun Universitas Gadjah Mada terkait kronologi lengkap insiden tersebut.  

Tidak ada laporan mengenai korban maupun kerusakan fasilitas kampus akibat peristiwa tersebut. 

Diketahui belakangan isu perampasan tanah adat di Papua yang dijadikan sebagai lahan pertanian menguat usai film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. 

Film yang diputar di berbagai kampus itu menimbulkan diskusi di masyarakat terkait dengan perlindungan hutan di tanah adat Papua. 

Terlebih dalam film tersebut menguak sejumlah nama-nama oligarki yang diduga terkait dengan pembukaan lahan di tanah adat Papua dengan dalih pertanian. 

Namun pemerintah pun membantah tuduhan film tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pengalih fungsi lahan di Papua itu sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Papua. 

Dalam sebuah diskusi dengan mahasiswa beberapa waktu lalu, Amran juga mengklaim bahwa mayoritas warga Papua Selatan mengkhendaki pembukaan lahan pertanian tersebut.

(Tribunnewsmaker.com/WartaKotalive.com)