TRIBUNBENGKULU.COM - Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)memutuskan tidak ada salurah Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah. 

Keputusan ini dilakukan demi menata anggaran dan mencoba menutup praktik korupsi yang terjadi selama ini. 

Seperti diketahui, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi MBG. 

Adapun nilai anggaran proyek fiktif dan penggelembungan (markup) barang operasional yang dikorupsi diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun

Untuk itu, seluruh tatanan BGN akan melakukan pendataan ulang dapur MBG selama libur sekolah. 

""Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina menekankan ketersediaan data yang valid sangat krusial bagi BGN.

Ia menilai pemerintah tidak mungkin merumuskan kebijakan yang tepat sasaran jika tidak dilandasi oleh data yang jelas. 

Oleh karena itu, kata Agustina, perbaikan data menjadi fokus utama dalam 1 hingga 3 bulan ke depan.

"Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar," ujarnya. 

Selain itu, Agustina juga menyoroti masalah terkait sinkronisasi data dengan kementerian atau lembaga lain yang sempat terjadi pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya.

Ia berjanji akan mengawal langsung Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN untuk berkoordinasi secara aktif dengan pihak-pihak yang telah memiliki data akurat.

"Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, 'oh ya BGN yang tidak mau menerima data kami,' atau sebaliknya, 'oh ya mereka tidak kasih.' Nah, saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian/lembaga pun akan mendukung kami," papar Agustina.

Saat dikonfirmasi kembali oleh awak media mengenai penghentian distribusi makanan selama masa libur panjang anak sekolah, Agustina membenarkan hal tersebut.

"Ya, setop. Untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi," imbuhnya. 

MBG atau Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

Data BGN, Program MBG ini ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

Tujuan pemerintah untuk memperluas intervensi gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. 

 Janjikan Pengelolaan MBG Lebih Transparan

Selain menyoroti konflik kepentingan, Arumsari juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG ke depan.

Ia menyebut masyarakat, media, maupun berbagai pihak terkait nantinya akan diberikan ruang yang lebih luas untuk ikut mengawasi jalannya program.

Menurutnya, keterbukaan menjadi salah satu kunci agar program yang menggunakan anggaran besar tersebut dapat berjalan efektif dan mendapat kepercayaan publik.

"Nanti kami akan membuat bagaimana mungkin proses ini setransparan mungkin. Ibu dan Bapak bisa mengakses, bisa ikut lihat, bisa ikut mengawasi karena itu adalah program yang strategis," tutur dia.

Profil Agustina Arumsari 

Mengenal lebih dekat profil Agustina Arumsari yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto jadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Sony Sanjaya. 

Berbagai sertifikasi telah beliau raih, di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Risk Professional (CRP), Certified Risk Executive Leader (CREL), Certified Government Risk Executive (CGRE), dan Fraud Risk Management Professional (FRMP).

Agustina mengawali kariernya sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Dalam perjalanan kariernya di BPKP, Agustina pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (2017), Direktur Investigasi III (2019), dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (2020). 

Terhitung pada tanggal 19 Februari 2025, Agustina Arumsari dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Kepala (BPKP).

Harta Kekayaan Agustina Arumsari

Mengutip e-LHKPN KPK, Agustina Arumsari diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 8.735.527.988.

Laporan harta kekayaan Agustina yang terbaru diterbitkan pada 31 Desember 2023. 

Adapun rincian kekayaan Agustina Arumsari yakni sebagai berikut:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 2.076.151.000                          

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 1.271.640.000.                                    

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 804.511.000.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 210.591.500                        

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG (GANTI PLAT NOMOR DARI B 2483 OD) MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000                               2. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 160.591.500.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 1.021.902.564                              

D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 5.426.882.924                               

F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

Sub Total Rp 8.735.527.988.

Agustina Arumsari tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 8.735.527.988.

Tugas Agustina Arumsari

Agustina Arum Sari dipercaya memegang peran penting dalam memastikan tata kelola dan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan.

Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa penugasan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Arum memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan dan audit selama puluhan tahun.

Sebelum bergabung dengan BGN, Arum diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang selama ini berperan dalam pengawasan keuangan negara.

"Beliau (Arum) sudah 34 tahun di bidang pengawasan dan audit. Sesuai tugas dari Pak Presiden dan keahlian yang dimiliki, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara di BGN," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Penugasan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap BGN setelah berbagai polemik yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Nanik menegaskan bahwa Presiden secara khusus meminta agar pengawasan terhadap program MBG dilakukan secara lebih ketat agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.

"Dengan tugas dari Pak Presiden, sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN ya," tegas Nanik.