TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Golkar (Golongan Karya), Ahmad Irawan, menanggapi salah satu tuntutan yang diserukan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah seperti Jakarta; Medan, Sumatra Utara; Kota Semarang, Jawa Tengah; hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin (15/6/2026), yakni menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para mahasiswa mendesak agar program MBG dihentikan lantaran dinilai menjadi saluran pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di saat harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) naik per Rabu (10/6/2026), nilai tukar rupiah yang melemah, dan daya beli masyarakat turun, para mahasiswa menilai MBG sebagai program populis yang justru membebani negara dan meminta agar anggarannya dialihkan ke program yang lebih efektif.
MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Namun, semenjak diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu, program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu telah diwarnai sejumlah polemik.
Mulai dari tendensi boros APBN, mengingat pagu anggaran untuk 2026 awalnya Rp335 triliun, meski selanjutnya diturunkan menjadi Rp268 triliun.
MBG disinyalir telah menyita porsi signifikan dari belanja pemerintah, sehingga memicu efisiensi di sektor lain, termasuk dugaan pengalihan dari anggaran pendidikan.
Kemudian, maraknya kasus dugaan keracunan di kalangan siswa penerima manfaat MBG di berbagai daerah, yang sebagaimana dipaparkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga April 2026 tercatat sedikitnya 33.626 pelajar sempat mengalami keracunan yang diduga dari MBG.
Selain itu, muncul dugaan kasus korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026 yang menjerat eks Kepala BGN Dadan Hindayana; dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; lalu kaki tangan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan terkini dari pihak swasta, yakni Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.
Terlepas dari polemik MBG dan tuntutan mahasiswa tersebut, Ahmad Irawan menilai, menghentikan program MBG adalah hal yang tidak realistis.
Baca juga: Tangis Saksi Sidang Uji Materiil UU APBN 2026: Setelah Ada MBG Terjadi PHK Massal terhadap Guru PPPK
Ahmad yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dan dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyebut, Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki hak untuk menentukan program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah.
"Kembali kepada hal yang mendasar dulu, bahwa sebagai presiden elected, sebagai presiden yang dipilih dan sedang menjabat, Pak Prabowo punya hak dalam memilih dan menentukan programnya," tutur Ahmad, dikutip dari tayangan Prime + with Bram Herlambang yang diunggah di kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (16/6/2026).
"Ini saya perlu sampaikan karena ini kaitannya dengan tuntutan untuk menghentikan program MBG."
Menurut Ahmad, tuntutan agar program MBG dihentikan tidak realistis karena hal tersebut sama dengan meminta Prabowo untuk mengingkari janji politiknya.
"Kalau saya sendiri melihat bahwa tuntutan untuk menghentikan program MBG itu tidak realistis. Karena ini sama saja dengan mengajak Presiden untuk mengingkari janji politiknya pada saat pemilu," jelas Ahmad.
Lantas, Ahmad memaparkan pembelaan mengenai mengapa MBG harus terus dijalankan.
Kata dia, MBG memiliki tiga fungsi yang krusial, yakni fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi pendidikan.
Oleh karenanya, Ahmad mengklaim, DPR RI telah sepakat bahwa MBG memang program yang penting.
"Sebenarnya diskusi terkait dengan program Makan Bergizi Gratis ini bukan yang pertama kalinya, tetapi telah berulang-ulang," kata politisi kelahiran 26 Oktober 1989 yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V ini.
"Bahkan dalam perjalanan pemerintahan ini, yang paling dominan dalam diskusi publik kita terkait dengan program Makan Bergizi Gratis."
"Dari diskusi tersebut, sebenarnya kita melihat ada tiga fungsi MBG. Tadi sudah dijelaskan, fungsi ekonominya, kemudian fungsi kesehatannya, dan termasuk juga fungsi pendidikannya."
"Meskipun beberapa pihak, bahkan banyak pihak juga, melihat program MBG ini dalam perspektif yang berbeda, tetapi bagi kami di DPR, termasuk kami di Golkar, memahami betul terkait dengan urgensi mengapa kemudian program Makan Bergizi Gratis ini diambil."
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan pihaknya hanya berfokus menjalankan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki dan merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Agustina saat merespons tuntutan mahasiswa yang berunjuk rasa dalam beberapa hari terakhir, yang salah satunya meminta agar program MBG dihentikan karena dinilai membebani APBN.
"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden, ya. Kalau kami, ya kami kan diangkat untuk menjalankan perintah. Itu saja," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina menilai adanya penolakan maupun pro dan kontra adalah hal yang lumrah dalam negara demokrasi.
Namun ia menegaskan bahwa tugas utamanya bersama jajaran pimpinan BGN yang baru adalah membenahi karut-marut di internal lembaga agar niat baik dari program MBG bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Itu yang kami lakukan dan itu yang sebenarnya kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik itu ditangkap oleh publik juga baik," ujarnya.
Menurut Agustina, program MBG sangat krusial jika melihat kondisi di lapangan.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), masih banyak anak Indonesia, balita, hingga ibu hamil dan menyusui yang kesulitan mengakses makanan bergizi.
"Itu sudah kami lihat datanya pun di Kemenkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada, lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu," ungkapnya.
(Tribunnews.com/Rizki A./Fersianus Waku)
