TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Alokasi mega proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kemudi Presiden Prabowo Subianto menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai primadona penerima pembangunan jalur bebas hambatan terbanyak di Indonesia.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Atas peraturan tersebut, berikut adalah daftar 13 koridor jalan tol baru di wilayah Jawa Barat yang diintegrasikan ke dalam program PSN kabinet Prabowo Subianto:
Merespons keputusan ini, Anggota Komite I DPD RI daerah pemilihan Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, menyatakan sokongan penuhnya. Meski begitu, legislator senat ini menyodorkan satu klausul krusial, yakni penyediaan gerbang keluar (exit tol) di wilayah Kota Banjar.
Di mata Aanya, cetak biru infrastruktur era Prabowo ini menjadi daya dorong masif bagi integrasi ruang di Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan agar distribusi kesejahteraan dari megaproyek ini tidak absen di wilayah suburban yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga.
"Kami mendukung penuh PSN ini. Tapi kami juga meminta agar Kota Banjar mendapat perhatian serius melalui pembangunan exit tol yang terhubung langsung ke pusat kota," ujar Aanya, Selasa (16/6/2026).
Aanya memaparkan bahwa posisi geografis Banjar memegang peranan vital selaku beranda penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, sekaligus menjadi episentrum bagi kawasan Priangan Timur yang meliputi Ciamis, Pangandaran, hingga Tasikmalaya.
Ia khawatir, jika akses masuk dan keluar tol absen di Banjar, maka sirkulasi finansial serta mobilisasi logistik dari megaproyek Getaci hanya akan melintasi wilayah tersebut tanpa memberikan dampak stimulan bagi perekonomian lokal.
"Kota Banjar itu gerbang Jabar-Jateng. Kalau Tol Getaci tidak dilengkapi exit tol di Kota Banjar, maka warga dan pelaku usaha lokal hanya jadi penonton. Kita tidak mau pembangunan nasional lewat begitu saja tanpa menitipkan kesejahteraan untuk warga Kota Banjar," tegasnya.
Lebih lanjut, anggota DPD RI ini menggarisbawahi kapasitas Kota Banjar sebagai poros distribusi barang regional yang optimalisasinya masih tersendat akibat kendala keterisolasian akses.
Kehadiran pintu tol dinilai bakal menjadi pemantik instan bagi masuknya modal baru, penyediaan lapangan kerja, serta melegitimasi status Banjar sebagai kota singgah ekonomi yang tangguh di lintas selatan Jawa.
Sebagai representasi Komite I DPD RI yang memegang mandat pengawasan urusan tata kelola daerah dan otonomi, Aanya berkomitmen memantau jalannya eksekusi PSN di Jawa Barat agar tidak mandek sebatas dokumen legalitas semata.
"PSN harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Banjar adalah salah satu yang harus diprioritaskan," pungkasnya.
