TRIBUNBANYUMAS.COM, TEHERAN — Pemerintah Iran dan Amerika Serikat resmi mengumumkan kesepakatan damai Iran AS pada Senin (15/6/2026) guna mengakhiri perang Lebanon yang telah berkecamuk sejak akhir Februari lalu.
Kendati demikian, implementasi memorandum tersebut langsung menghadapi jalan buntu setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak menarik pasukannya dari wilayah Lebanon.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa penghentian konfrontasi bersenjata secara permanen di seluruh front, khususnya di Lebanon, merupakan poin paling krusial dalam pakta tersebut. Menurut Araghchi, nota kesepahaman ini secara de facto melibatkan dua poros utama yang saling berhadapan.
"Poin penting yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa menurut pandangan kami, ada dua pihak dalam memorandum ini: satu pihak adalah AS dan Israel, serta pihak lainnya adalah Iran dan Hizbullah," ujar Araghchi dalam pengarahan bersama diplomat asing yang disiarkan televisi pemerintah Iran, dikutip Selasa (16/6/2026).
Israel Boikot Gencatan Senjata Iran AS
Meski Washington dan Teheran telah mencapai titik temu, Israel menyatakan tidak terikat oleh skema gencatan senjata Iran AS tersebut. Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel tidak memiliki rencana sedikit pun untuk mundur dari zona perbatasan, yang selama ini menjadi tuntutan utama Iran dalam meja negosiasi.
Baca juga: Israel Kecewa Berat, Sebut Kesepakatan Damai AS-Iran sebagai Bencana Keamanan
"Perjuangan belum berakhir," cetus Netanyahu sebagaimana dikutip dari New York Times. "Saya ingin menegaskan, kami akan tetap berada di zona keamanan selama diperlukan untuk membela negara kami."
Secara geopolitik, situasi di konflik Timur Tengah ini kian rumit lantaran Israel bukan merupakan pihak langsung dalam pembicaraan bilateral antara Iran dan AS. Walaupun Israel dan Lebanon sempat menggelar dialog terpisah di Washington untuk merancang potensi perdamaian, proses tersebut mandek karena Hizbullah menolak terlibat dalam negosiasi langsung.
Tekanan Politik Domestik Israel
Langkah Netanyahu memboikot kesepakatan tersebut memicu dinamika politik internal yang sengit di Tel Aviv. Publik dan kelompok oposisi Israel dari berbagai spektrum menyatakan kekecewaan mendalam atas situasi ini.
Pengkritik menuduh Netanyahu telah menundukkan kepentingan keamanan nasional demi mengakomodasi agenda politik luar negeri Presiden AS Donald Trump.
Menanggapi tekanan tersebut, Netanyahu berupaya menampilkan diri sebagai sekutu dekat Trump sekaligus pemimpin yang independen dalam mengambil kebijakan militer.
Baca juga: Netanyahu Susah Diatur, AS-Israel Retak:Pemerintahan Trump Prioritaskan Kepentingan Domestik Amerika
"Ini adalah hubungan antar mitra. Kedua pemimpin sering kali sepakat dan kadang-kadang tidak, seperti yang terjadi dalam keluarga terbaik sekalipun," dalih Netanyahu.
Sebagai penutup guna meredam kritik domestik, Netanyahu justru mengklaim blokade militer dan eskalasi terhadap faksi pro-Iran merupakan sebuah kemenangan strategis. Ia berkilah bahwa agresi militer yang dilakukan negaranya berhasil menghentikan ambisi nuklir Teheran secara sepihak.
"Jika Israel dan Amerika Serikat tidak bertindak, Iran pasti sudah memiliki bom atom dan warga Israel akan berada dalam bahaya mengerikan berupa kematian massal," pungkas Netanyahu menutup pernyataan kontroversialnya terkait kelanjutan penarikan pasukan Israel di wilayah konflik. (a naufal/kps)
