TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana dibukanya kembali Selat Hormuz pada 19 Juni dinilai bukan hanya kabar baik bagi pasar energi global, tetapi juga momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Pengamat ekonomi energi Tata Mustasya mengingatkan bahwa potensi turunnya harga minyak dunia dalam dua hingga tiga bulan mendatang tidak boleh membuat pemerintah maupun masyarakat kembali bergantung pada energi impor.
“Situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja. Sekarang selesai masalahnya, dua-tiga bulan lagi normal lagi, tapi geopolitik ini tidak terduga."
"Bisa terjadi krisis lain yang membuat harga energi kembali naik,” kata Tata saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, pengalaman lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik seharusnya menjadi pelajaran bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi, bukan justru menghentikannya ketika harga energi fosil mulai turun.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang telah mulai didorong pemerintah, seperti pengembangan energi surya, penggunaan kendaraan listrik, hingga pemanfaatan kompor listrik di rumah tangga.
“Pemerintah mengeluarkan target seratus gigawatt energi surya, lalu mendorong lagi kompor listrik. Nah, ini jangan surut walaupun nanti harga minyak turun lagi,” ujarnya.
Menurut Tata, tingginya harga Pertamax beberapa waktu terakhir sempat mendorong sebagian masyarakat mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik karena dianggap lebih ekonomis.
“Kemarin orang merasa terdesak karena Pertamax mahal, lalu berpikir lebih baik kendaraan listrik. Tapi jangan karena harga turun, kemudian surut lagi,” katanya.
Hal serupa berlaku pada penggunaan kompor listrik. Ia menilai rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke atas sebenarnya memiliki peluang untuk mulai beralih, asalkan pemerintah memberikan insentif yang jelas.
“Insentif kendaraan listrik harus diteruskan. Kemudian harus ada juga insentif untuk pemakaian kompor listrik,” ujarnya.
Bagi Tata, persoalan ini bukan sekadar soal harga energi yang naik dan turun.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak bumi dan LPG membuat ketahanan energi nasional selalu berada dalam posisi rentan.
“BBM dan LPG ini sebagian besar masih impor. Jadi kita akan selalu berada dalam risiko kalau masih tergantung pada impor energi,” katanya.
Selain mengurangi risiko gejolak global, percepatan transisi energi juga diyakini dapat menekan beban subsidi pemerintah yang selama ini masih sangat besar.
“Walaupun harga normal kembali, subsidi energi untuk BBM dan LPG tetap besar. Itu yang harus ditekan dengan beralih ke kendaraan listrik dan kompor listrik,” tuturnya.
Penghematan anggaran tersebut, lanjut Tata, dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih menyentuh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Nanti uangnya di APBN bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat langsung, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa krisis energi akibat konflik geopolitik bukan peristiwa yang hanya terjadi sekali.
“Ini pernah terjadi pada 2022, sekarang terjadi lagi, mungkin nanti bisa lebih sering. Oleh karena itu, komitmen transisi energi harus dijaga dan diterjemahkan ke dalam implementasi yang konkret,” tegasnya.(*)
Baca juga: Selat Hormuz Dibuka 19 Juni, Harga Minyak Dunia Diprediksi Turun: Anggaran Subsidi BBM Lebih Aman
