TRIBUN-MEDAN.com - Demo mahasiswa di Kota Malang membuahkan hasil. Para demonstan mendapatkan respons positif dari anggota DPRD Malang. 

DPRD Malang sepakat bahwa MBG dihentikan sementara karena melihat gejolak yang tinggi. 

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan para demonstran yang memadati depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).

Hadir langsung menemui massa aksi di antaranya Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan, serta Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah.

Dalam kesempatan tersebut, Amithya mengaku sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh para mahasiswa terhadap rentetan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat luas.

“Saya memahami keresahan pendemo yang hadir sore ini. Terima kasih telah mengingatkan kami agar bisa mengevaluasi diri dan menyempurnakan kerja kami dalam masa jabatan sisa 2,5 tahun ke depan,” kata Amithya di hadapan massa aksi.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan permohonan maaf karena adanya berbagai kebijakan yang dianggap belum sempurna.

Amithya menerangkan, DPRD Kota Malang memiliki keterbatasan kewenangan lantaran sejumlah program yang diprotes oleh mahasiswa sejatinya merupakan murni kebijakan dari pemerintah pusat.

“Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang dialami atas kebijakan yang tidak sempurna. Kami berharap mampu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amithya membeberkan DPRD dan Pemkot Malang sebenarnya telah melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah program nasional, termasuk Program MBG.

Bahkan, Pemkot Malang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

“Prinsip untuk MBG, sudah banyak evaluasi dari kami dan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Amithya yang langsung disambut sorak-sorai dari para pendemo.

Di hadapan kepungan massa aksi, Amithya secara terbuka menyatakan sikapnya yang mendukung penghentian sementara sejumlah program nasional yang tengah menjadi sorotan tajam mahasiswa.

“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih,” ucapnya yang kembali disambut riuh sorakan massa pendemo.

Demo MBG di Medan Tak Dapat Respons

Berbeda dengan di Kota Malang, demo mahasiswa USU di Kota Medan tidak memantik respons dari pemerintah kota mau pun anggota DPRD. 

Ketua BEM USU, Angga Al Maaris Harahap, menyampaikan sembilan tuntutan yang dinilai yang paling krusial bagi rakyat saat ini.

Angga menjelaskan bahwa mahasiswa datang membawa aspirasi masyarakat yang mengalami berbagai kendala.

Setelah berorasi, perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumut untuk menyampaikan tuntutan secara resmi.

"Dari sembilan tuntutan yang sudah dibacakan dan dilihat kawan-kawan media, ada dua poin yang paling krusial menurut kami, yaitu evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM)," ujar Angga di lokasi demo, Senin (15/6/2026).

Mengenai kenaikan BBM, Angga menilai kebijakan tersebut belum menyentuh akar permasalahan dan justru dinilai menguntungkan penguasa. 

Ia menyebut rakyat kecil seperti pengemudi ojek online (ojol) menjadi pihak yang paling terdampak karena pendapatan mereka semakin menurun di tengah naiknya harga bahan bakar.

"BBM ini sampai sekarang belum menyentuh akar masalah yang terjadi di Indonesia. Ini hanyalah program-program yang menguntungkan penguasa-penguasa di atas sana. Rakyat akhirnya sengsara karena Pertamax dan BBM lain naik," tegasnya.

Sementara untuk program MBG, para mahasiswa sepakat menuntut agar program tersebut dihapus dan diganti dengan program penanganan stunting yang lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Ketua BEM USU juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal tuntutan ini. Jika DPRD Sumut dan pemerintah tidak menindaklanjuti secara serius, mahasiswa siap kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

"DPRD Sumut sudah menerima tuntutan kami. Kami akan melihat apakah mereka betul-betul memperjuangkannya. Apabila tuntutan ini tidak diterima, kami bakal hadir dengan massa yang lebih besar," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat, jika kondisi bangsa tetap sama atau justru semakin parah, maka secara tidak langsung berarti tuntutan mahasiswa tidak ditindaklanjuti.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa USU akan terus berjuang memastikan seluruh tuntutan dieksekusi secara keseluruhan.

(tribun-medan.com)