TRIBUNBANYUMAS.COM, CIREBON — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka usai komentar pribadinya di media sosial viral dan menuai kecaman luas. 

Komentar tersebut dinilai publik melakukan tindakan body shaming (penghinaan fisik) terhadap seorang ibu rumah tangga yang tengah mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui akun media sosial pribadinya, Nana mengakui bahwa ketikan jemarinya di ruang digital tersebut sangat tidak pantas dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu yang bersangkutan, keluarga, serta seluruh masyarakat atas komentar yang saya tuliskan di media sosial. Komentar tersebut tidak tepat dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta ketersinggungan bagi banyak pihak," tulis Nana, dikutip Rabu (16/6/2026).

Bermula dari Komentar 'Gembrot' di Video Demo MBG

Polemik ini bermula dari aksi unjuk rasa gabungan Aliansi BEM Cirebon Raya di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, seorang ibu rumah tangga bernama Made Nok ikut berorasi dan melayangkan kritik tajam terhadap program MBG.

Ia mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan kestabilan harga bahan pokok.

Baca juga: Bomber Nuklir B-52 Jatuh dan Meledak di California, 8 Orang Tewas Seketika

"Saya mewakili emak-emak ikut unjuk rasa, banyak anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan, hentikan MBG. Kami hanya butuh pendidikan murah, kesehatan murah, sandang pangan murah," teriak Made Nok dalam rekaman video yang kemudian viral di jagat maya.

Nahas, pada salah satu unggahan video orasi tersebut, akun Instagram resmi @nanakencanawati kedapatan meninggalkan komentar bernada ad hominem yang menyerang fisik Made Nok.

"Lagian siapa yang mau ngasih lo makan????, udah GEMBROT!!!," tulis akun tersebut. Meski komentar digital itu langsung dihapus, tangkapan layar (X) netizen telanjur menyebar luas hingga memicu gelombang kemarahan publik.

Kecaman PMII: Penguasa Krisis Etika dan Kepailitan Nalar

Tindakan body shaming pejabat publik ini langsung direspons keras oleh elemen mahasiswa. Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cirebon, Ruslan Baidowi Kamal, menegaskan bahwa kritik warga adalah hak konstitusional yang wajib dijawab dengan argumen data, bukan dengan hinaan fisik.

"Ketika sebuah kritik dibalas dengan serangan fisik (ad hominem), di situlah kita tahu bahwa sang penguasa sedang mengalami kepailitan nalar berpikir dan krisis argumentasi. Ini menjadi bagian dari persoalan krisis moral dalam kepemimpinan," kecam Ruslan.

Pasca-banjir hujatan dari netizen, akun media sosial milik legislator Fraksi Gerindra tersebut langsung mematikan kolom komentar dan mengubah setelan privasinya menjadi akun terkunci (private). Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Cirebon terpantau belum mengeluarkan rilis ataupun keterangan resmi untuk menanggapi kasus yang menyeret unsur pimpinannya tersebut. (m syahri/kps)