BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kinerja fiskal Kalimantan Selatan hingga akhir April 2026 menunjukkan perkembangan positif. 

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp 9,50 triliun atau 31,75 persen dari total pagu Rp 29,93 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP).

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan BPP telah terealisasi sebesar Rp 2,82 triliun atau tumbuh 40,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah pusat di daerah.

Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp 4,39 triliun atau 14,92 persen dari target. 

Capaian tersebut tumbuh 30,30 persen secara tahunan, terutama didorong oleh membaiknya penerimaan perpajakan yang meningkat 27,09 persen.

“Pertumbuhan penerimaan negara dan percepatan belanja pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. APBN tetap berperan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Catur.

Sementara, konsolidasi APBD regional menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp 9,49 triliun atau 30,17 persen dari target. 

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat juga menurun menjadi 68,88 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,85 persen.

Dari sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp 8,50 triliun atau 20,80 persen dari pagu dengan pertumbuhan 10,86 persen secara tahunan. 

Belanja modal menjadi komponen yang mencatat kenaikan tertinggi, yakni 193,96 persen menjadi Rp 870,85 miliar, yang mencerminkan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur dan pembangunan di Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)