Kebijakan pelarangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun di Inggris diumumkan oleh pemerintah pada Senin (15/05). Pemerintah Inggris menargetkan aturan tersebut mulai berlaku pada awal tahun depan.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan bahwa platform media sosial yang banyak digunakan, seperti Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan X (dulu Twitter) "dirancang untuk membuat ketagihan,” sehingga berpotensi menjadi "berbahaya” dan membuat anak-anak "tidak bahagia.”
Inggris menargetkan aturan tersebut disahkan menjadi undang-undang pada Desember mendatang dan mulai berlaku pada awal 2027. Kebijakan ini mengikuti langkah negara lain, seperti Australia, Kanada, Brasil, dan Indonesia yang telah lebih dulu menerapkan pembatasan serupa.
"Setiap orang tua bisa melihat sendiri kalau media sosial membuat anak-anak tidak bahagia,” kata Starmer, yang memiliki dua anak remaja.
"Saya mendengar langsung dari keluarga yang meminta perubahan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mereka,” tambahnya.
Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah aktivis, termasuk Pangeran Harry dan Meghan Markle. Namun, aturan ini diperkirakan akan memicu perlawanan dari raksasa teknologi AS yang menilai larangan total justru dapat mendorong anak-anak ke ruang digital yang pengawasannya lebih minim.
"Larangan total mendorong anak-anak keluar dari pengalaman yang lebih terkurasi, diawasi, dan pengalaman yang bermanfaat, menuju layanan anonim yang kurang aman,” kata juru bicara YouTube. Sementara itu, Meta mengatakan larangan tersebut dapat mendorong remaja beralih ke alternatif online tanpa kontrol orang tua.
Starmer mengakui adanya tantangan tersebut dan mengatakan sebagian remaja akan mencoba mengakali larangan itu. Namun, ia membandingkannya dengan pembatasan usia untuk alkohol dan tembakau.
"Beberapa remaja mencari cara untuk minum sebelum waktunya, tetapi itu tidak berarti kita menyerah untuk menghentikan mereka membeli alkohol,” katanya. "Saya yakin kita bisa menegakkannya.”
Saat ini, Starmer tengah berada di bawah tekanan politik dalam negeri terkait isu biaya hidup, imigrasi, dan belanja militer, serta kemungkinan menghadapi tantangan kepemimpinan dari dalam Partai Buruh dalam beberapa minggu ke depan.
Namun, pelarangan media sosial ini berpotensi menjadi langkah populer dan menjadi warisan politik positif baginya karena menurut survei, 90% orang tua Inggris dilaporkan mendukung kebijakan tersebut.
"Perusahaan teknologi, jika mereka mau melakukan perubahan, mereka sudah bisa melakukannya, tapi mereka memilih tidak melakukannya,” kata Ellen Roome, seorang aktivis keselamatan anak di dunia digital yang anaknya meninggal dunia karena bunuh diri saat berusia 14 tahun.
"Kita perlu bersikap tegas kepada mereka. Jika mereka tidak mau melakukannya, kita harus sangat ketat.”
Sejumlah anak muda yang diwawancarai AFP memberikan respons beragam soal pengumuman larangan ini.
"Menurut saya, ini hal yang baik. Jujur saja, karena saya bahkan tidak ingat umur berapa saya mulai punya Instagram, tapi itu terlalu dini,” kata Connie Skitt, seorang mahasiswa. "Anda jadi berteman dengan orang yang tidak dikenal. Itu tidak aman,” tambah remaja berusia 19 tahun itu.
Sementara, Tom Warvell, seorang pemandu wisata berusia 18 tahun, menilai usia 16 tahun "agak terlalu tinggi" dan berpendapat bahwa remaja yang lebih muda justru "lebih tepat untuk menjadi sasaran kebijakan ini," karena "zaman sudah berubah, sehingga penting bagi orang-orang untuk tetap bisa menggunakannya."
Larangan ini juga berpotensi memicu ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump, setelah Kedutaan Besar AS di London menyatakan penolakan terhadap "larangan media sosial yang luas” pada awal bulan Juni lalu.
Namun, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyambut langkah Inggris tersebut, dengan mengatakan bahwa "perusahaan media sosial beroperasi lintas negara. Dengan bersatu, kita bisa lebih efektif meminta pertanggungjawaban mereka dan menjaga anak-anak tetap aman secara online.”
Diadaptasi oleh Tezar Aditya
Editor: Rizki Nugraha
