Para pemimpin G7 yang mewakili sejumlah negara terkaya di dunia berkumpul di Evian-les-Bains, Prancis, pada 15–17 Juni 2026 untuk menghadiri KTT selama tiga hari yang didominasi pembahasan perang di Ukraina dan Iran.
Invasi Rusia ke Ukraina, yang telah menjadi agenda G7 selama lebih dari empat tahun tanpa tanda-tanda berakhir, kini dibayangi oleh dampak keamanan dan ekonomi dari perang Iran yang pecah setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang negara itu pada 28 Februari.
Perang yang telah berlangsung hampir 15 pekan tersebut mengguncang pasar global karena Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis yang biasanya dilalui sekitar 20 persen dari pasokan minyak dunia. Gangguan itu memutus akses terhadap minyak, gas, dan pupuk, sehingga mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan, mulai dari pangan hingga barang rumah tangga di berbagai negara.
Selain para pemimpin Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengundang para pemimpin Mesir, Qatar, Ukraina, dan Uni Emirat Arab. Brasil, India, Kenya, dan Korea Selatan turut diundang untuk membahas isu rantai pasok mineral kritis serta meningkatnya ketidakstabilan ekonomi global.
Meski Iran diperkirakan akan mendominasi agenda pada hari pertama, pembahasan pada Selasa akan difokuskan pada situasi di Ukraina dan dampaknya terhadap keamanan Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan tiba di Evian untuk menambah urgensi diskusi mengenai kemungkinan dilanjutkannya perundingan damai antara Rusia dan Ukraina dengan dukungan Amerika Serikat (AS) serta sekutu-sekutu Eropa.
Kesepakatan awal yang baru diumumkan oleh Washington dan Teheran memunculkan secercah harapan di Eropa bahwa konfrontasi yang “sangat mahal” itu dapat disudahi dan jalur strategis Selat Hormuz kembali beroperasi.
“Implementasi adalah prioritas,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Evian menjelang KTT G7, di mana kesepakatan tersebut diperkirakan akan dibahas secara luas.
Meskipun Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia, yang disebut sebagai E4, telah menyatakan kesediaan mereka untuk mencabut sanksi terhadap Iran, von der Leyen menegaskan bahwa langkah tersebut akan bergantung pada perubahan yang dapat diukur di lapangan dan menekankan adanya syarat-syarat ketat sebelum sanksi dilonggarkan.
“Kami memiliki kerangka sanksi yang merespons dua hal utama: pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal,” katanya. “Prinsip sanksi adalah bahwa kita memerlukan perubahan nyata di lapangan sebelum kita dapat mempertimbangkan untuk mencabutnya. Sanksi diberlakukan untuk mengubah perilaku.”
Von der Leyen, bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, mewakili Uni Eropa (UE) dalam KTT tersebut dan telah menentukan nada pembahasan di Hotel Royal bahkan sebelum para kepala negara dan kepala pemerintahan tiba.
Presiden Komisi Eropa itu menambahkan bahwa setiap pelonggaran pembatasan akan memerlukan kemajuan yang kredibel dan dapat diverifikasi.
“Jika perilaku berubah secara kredibel dan dapat diverifikasi, sanksi dapat diakhiri, tetapi hal sebaliknya juga berlaku,” katanya. “Selama tidak ada perubahan perilaku, Anda tidak dapat mencabut sanksi yang diberlakukan karena pelanggaran hak asasi manusia dan senjata pemusnah massal.”
Di KTT G7, salah satu pertanyaan utama adalah apa sebenarnya yang diharapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari para mitra Eropa untuk membantu mengamankan dan mempertahankan kesepakatan dengan Iran tersebut.
Mengenai Ukraina, perhatian akan tertuju pada apakah kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dapat menciptakan momentum baru bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Banyak hal kemungkinan akan bergantung pada apakah Trump kembali terlibat secara diplomatik, dan apakah negara-negara Eropa dapat memperoleh posisi yang berarti dalam proses perundingan.
Di Brussel, pertanyaan yang masih terbuka adalah apakah Uni Eropa memiliki strategi yang meyakinkan untuk membujuk Washington bahwa keterlibatan mereka sangat penting bagi setiap penyelesaian yang bersifat jangka panjang.
KTT G7 tahun ini resmi dibuka pada Rabu malam (17/6) dengan agenda padat yang didominasi upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Rusia-Ukraina, di tengah ketidakpastian yang sempat muncul terkait kehadiran Presiden AS Donald Trump sebelum ia akhirnya tiba tepat waktu di Hotel Royal, Evian.
Jerman, Prancis, dan Inggris mendorong pendekatan baru dengan melibatkan Amerika Serikat lebih erat, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan untuk bergabung dalam pertemuan tersebut.
Di saat yang sama, Uni Eropa resmi meluncurkan kembali pembicaraan aksesi Ukraina yang sempat tertunda selama lebih dari 2 tahun. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebutnya sebagai “langkah bersejarah”, sedangkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan, “Kyiv telah memenuhi tugasnya, kini giliran UE.”
Von der Leyen menilai Ukraina masih berada dalam posisi kuat, sementara tekanan sanksi terhadap Rusia terus meningkat. “Kini tantangannya adalah mengubah tekanan terhadap Rusia menjadi meja perundingan,” menjadi nada yang mengemuka menjelang pembahasan para pemimpin G7.
Perhatian pun tertuju pada Trump: apakah ia akan mendukung strategi Eropa untuk menekan Moskow atau menawarkan jalannya sendiri menuju perdamaian, terutama setelah percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Namun, sebelum KTT dimulai, Trump kembali memicu ketegangan transatlantik dengan mengancam mengenakan tarif 100 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika Paris tidak mencabut pajak digital 3 persen atas perusahaan teknologi AS.
“Jika mereka tetap melakukannya, saya tidak punya pilihan selain mengenakan tarif 100 persen terhadap semua sampanye dan semua anggur dari Prancis,” kata Trump kepada New York Post.
Ancaman itu memicu kekhawatiran eksportir Prancis yang sangat bergantung pada pasar AS. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pajak digital merupakan bagian dari kedaulatan Eropa. “Ini adalah bagian dari hukum kami. Bukan Amerika Serikat yang menentukan hukum bagi Eropa,” ujarnya.
