TRIBUNNEWS.COM - Perkembangan di Tepi Barat memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan.
Di tengah sanksi dan kecaman internasional terhadap pemukim Israel, serangan yang menargetkan warga Palestina justru terus meningkat dalam sepekan terakhir.
Dilansir Al Jazeera, puluhan pemukim Israel bersenjata menyerang sejumlah desa Palestina, membakar masjid, rumah, kendaraan, serta lahan pertanian di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Gelombang kekerasan itu terjadi bersamaan dengan langkah pemerintah Israel yang terus memperluas dukungan terhadap pembangunan permukiman baru.
Dalam serangan malam tersebut, para pemukim membakar sedikitnya enam kendaraan milik warga Palestina.
Mereka juga merusak sebuah rumah dan membakar pintu masuk masjid di kedua desa sebelum api berhasil dipadamkan warga.
Baca juga: MUI Harap Kesepakatan Damai AS-Iran Jadi Jalan Hentikan Kekerasan Israel di Gaza
Serangan serupa juga menyasar wilayah sekitar Nablus.
Para pemukim dilaporkan membakar ladang gandum milik warga Palestina yang tengah memasuki musim panen.
Insiden itu menambah panjang daftar serangan terhadap komunitas Palestina yang selama berbulan-bulan terakhir menghadapi tekanan dari kelompok pemukim.
Meningkatnya kekerasan di Tepi Barat turut menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa situasi di wilayah pendudukan semakin memburuk.
"Kekerasan pemukim sekarang rata-rata mencapai enam serangan per hari," kata Guterres.
Ia juga menyoroti meningkatnya pengusiran warga Palestina serta langkah-langkah yang mengarah pada aneksasi wilayah pendudukan.
Menurut Guterres, berbagai upaya untuk mengubah status wilayah pendudukan tidak memiliki dasar hukum internasional.
Tekanan terhadap Israel juga datang dari Amnesty International.
Dalam laporan yang dirilis pekan ini, organisasi hak asasi manusia tersebut menuduh Israel menjalankan kampanye "pembersihan etnis yang didukung negara" di Tepi Barat.
Baca juga: Damai AS-Iran Tak Hentikan Agresi Israel: Netanyahu Siaga Perang, Ogah Mundur dari Lebanon dan Gaza
Amnesty menyebut berbagai kebijakan terkait permukiman, penggusuran, dan pembatasan akses warga Palestina sebagai bagian dari upaya mempercepat aneksasi wilayah.
Militer Israel menolak tuduhan tersebut.
Sejumlah negara Barat mulai mengambil langkah diplomatik terhadap tokoh-tokoh yang dianggap mendukung kekerasan pemukim.
Prancis melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memasuki negaranya.
Pemerintah Prancis menilai Smotrich secara terbuka mendukung aneksasi Tepi Barat dan perluasan permukiman Israel.
Prancis, Inggris, Kanada, Norwegia, Australia, dan Selandia Baru juga menjatuhkan sanksi terhadap jaringan yang dituduh mendanai kekerasan pemukim.
Namun hingga kini, langkah-langkah tersebut belum mampu menghentikan eskalasi di lapangan.
Di tengah tekanan internasional, pemerintah Israel justru mempercepat agenda pembangunan permukiman.
Baca juga: Benarkah Iran Tinggalkan Gaza demi Damai dengan AS? Dua Profesor Sebut Kalkulasi Strategis Teheran
Kelompok pemantau Peace Now menyebut kabinet Israel sedang memajukan pendanaan bagi 69 permukiman dengan nilai sekitar 388 juta dolar AS.
Sejak akhir 2022, sedikitnya 103 permukiman telah disetujui atau dilegalkan pemerintah Israel, termasuk 51 lokasi baru.
Sementara itu, militer Israel juga mengumumkan rencana membangun pangkalan permanen di Kamp Pengungsi Jenin.
Langkah tersebut menjadi yang pertama di Area A sejak Perjanjian Oslo, wilayah yang secara administratif seharusnya berada di bawah kendali penuh Palestina.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
