BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kenaikan harga BBM jenis Pertamax hingga mencapai Rp 16.500 membuat masyarakat kembali beralih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite yang disubsidi.

Imbasnya antrian pembelian BBM di SPBU pun mengular. Masyarakat harus mengantri, menghabiskan waktu berjam-jam untuk demi membeli pertalite di SPBU.

Mirisnya, di tengah antrian ternyata masih ada juga masyarakat lainnya yang mengerit BBM di SPBU. 

Menindaklanjuti masalah ini, Kapolres Bangka, AKBP Deddy Dwitiya Putra, langsung mengambil memanggil seluruh pengelola SPBU di wilayah hukumnya.

​Langkah tegas ini diambil bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai upaya darurat untuk mengurai benang kusut kelangkaan dan kemacetan yang melanda pengisian Solar, Pertalite, hingga Pertamax belakangan ini.

​AKBP Deddy menegaskan, pemanggilan para pengusaha SPBU bertujuan untuk menertibkan sistem distribusi BBM subsidi kepada masyarakat.

​"Kita akan panggil pengusaha atau pengelola SPBU untuk ditertibkan. Jangan sampai praktik pengerit BBM ini kembali berulang dan menyebabkan masyarakat kesulitan," tegas AKBP Deddy saat menggelar coffe morning bersama wartawan di salah satu warkop di Sungailiat, Rabu (17/6/2026).

​Tidak main-main, Polres Bangka telah mengerahkan dua tim macan sekaligus Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Intelkam untuk mengusut tuntas adanya dugaan mafia penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM di lapangan.

​"Kasat Reskrim dan Intel sedang mendalami jika ada pihak-pihak yang melakukan penimbunan. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

​Guna mempersempit ruang gerak oknum nakal, Polres Bangka langsung mendesak pihak Pertamina untuk membuka data distribusi BBM secara transparan.

Data ini akan menjadi senjata utama polisi dalam melakukan pengawasan ketat di lapangan.

​Selain itu, mengantisipasi gesekan akibat antrean yang memicu stres para pengendara, jajaran Polsek di seluruh wilayah Bangka diperintahkan untuk bersiaga penuh di setiap SPBU yang mengalami kepadatan.

Kapolres mengingatkan bahwa pengelola SPBU, tidak boleh lepas tangan dan hanya mau untungnya saja. Mereka memiliki tanggung jawab penuh secara moral dan operasional untuk mengatur pelayanan agar tetap kondusif.

​"Pihak pengelola SPBU harus bertanggung jawab mengatur antrean dan pelayanan dengan baik, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan lancar dan aman," ungkapnya. (Bangkapos.com/Adi Saputra).