TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju menyiapkan dua opsi untuk mewujudkan Kota Mamuju.
Pemkab Mamuju kini tengah mematangkan langkah untuk tetap memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju atau mengambil alternatif dengan mengalihstatuskan Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju.
Isu krusial ini menjadi pembahasan utama dalam pertemuan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran Pemkab Mamuju, Forkopimda, legislatif, tokoh masyarakat, hingga Presidium Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju.
Baca juga: Sutinah Suhardi Bakal Boyong Pemangku Kepentingan Mamuju Audiensi ke DPR RI Bahas DOB
Baca juga: Rapat Gabungan komisi DPRD Mamuju Akan Suarakan DOB Kota Madya ke DPR RI
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menjelaskan penyamaan persepsi sangat penting dilakukan sebelum jajarannya bertolak ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI pada 23 Juni 2026.
"Hasil kajian akademis di akhir tahun 2025 kemarin memang rekomendasinya adalah DOB. Jadi nanti ada Kota Mamuju (wilayah baru) dan ada Kabupaten Mamuju (kabupaten induk)," kata Sutinah saat diwawancarai, Rabu (17/6/2026).
Namun, Sutinah tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa pemerintah pusat hingga saat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.
Agar perjuangan tersebut tidak terhambat, opsi alih status wilayah mulai dipertimbangkan sebagai jalan alternatif.
"Jangan sampai karena moratorium ini menghambat pembentukan Kota Mamuju. Makanya kita siapkan alternatif lain. Jika pemerintah pusat belum bisa memberikan DOB baru, ya sudah, kita minta beralih status saja secara total dari kabupaten menjadi kota," tutur Sutinah.
Kendati demikian, ia mengakui kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang sangat berbeda.
"Mengubah nomenklatur dan struktur dari kabupaten ke kota itu berbeda sekali dengan membelah wilayah (DOB). Nah, hal-hal teknis seperti inilah yang harus kita sepakati bersama terlebih dahulu agar satu suara saat menghadap DPR RI," tambahnya.
Saat ditanya mengenai tantangan fiskal di tengah tren efisiensi anggaran saat ini, Sutinah menegaskan kondisi keuangan daerah tidak akan menyurutkan semangat perjuangan pembentukan Kota Mamuju demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
