WARTAKOTALIVE.COM, CIRACAS - Sejumlah mahasiswa membubarkan diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) mendapat sorotan publik.
Pejabat negara yang hadir adalah Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Pengamat politik, Ayip Tayana menyayangkan kejadian pembubaran kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa.
Ayip menyatakan, kampus seharusnya menjadi ruang dialog dan menguji setiap gagasan diuji serta memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya.
Baca juga: Tegang! Mahasiswa Bubarkan Diskusi di UGM, Nusron-Sudaryono Sempat Dikepung Massa
Ia menilai, para mahasiswa boleh saja marah dan mengajukan pertanyaan kritis kepada pemerintah. Namun di sana tidak terjadi dialog melainkan menyudutkan tiga pejabat negara.
"Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa."
"Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujar pria yang jabat Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Sudaryono Akui Ada Pelemparan Air saat Diskusi UGM Memanas
Menurut Ayip, apa yang dilakukan oleh ketiga pejabat publik itu sebenarnya baik bagi demokrasi karena mengajak mahasiswa untuk berdialog.
Mereka memilih hadir langsung ke kampus, dan siap dicecar dengan sejumlab pertanyaan oleh mahasiswa dan bersedia dievaluasi oleh audiens.
Terlebih selama ini pejabat kerap dikritik jauh dari masyarakat, dan hanya berbicara di forum yang aman. Namun, ketika kesempatan itu hadir di UGM justru berubah menjadi ruang penghakiman.
Baca juga: Soal Demo Mahasiswa, Istana Minta Rakyat Mendukung Prabowo Bukan Mendemo
"Di sinilah letak paradoksnya, selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, mereka hanya mau bicara di forum yang aman," ungkapnya.
"Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus 'tanpa tedeng aling-aling', duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," sambungnya.
Ayip meminta forum diskusi pejabat publik dengan mahasiswa harus diperbanyak lagi demi memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Ia juga menyarankan agar pemerintah berani hadir di tempat yang kritis, bahkan di hadapan orang-orang yang tidak suka dengan mereka.
Kendati demikian, ia mengingatkan para mahasiswa untuk wajib memberikan ruang bicara kepada narasumber termasuk pejabat negara untuk menjelaskan kebijakannya.
"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun, dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap," jelasnya
Menurut Ayip, peristiwa di UGM tidak seharusnya berakhir dengan saling menyalahkan.
Pemerintah tidak boleh menjadikan peristiwa itu sebagai alasan untuk menjauhi kampus. Namun, mahasiswa juga perlu memastikan bahwa semangat kritik tidak berubah menjadi penutupan ruang bicara.
"Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting, pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," imbuhnya. (m26)
