Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan langkah efisien dalam penggunaan anggaran menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

Sebelumnya, pada 10 Juni 2026 kemarin BBM non subsidi jenis Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter.

Lalu, harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp20.650 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Untuk  Pertamina Dex dari harga Rp23.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter.

Dengan kenaikan tersebut BBM non-Subsidi tersebut, apakah Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melakukan penyesuaian standar biaya umum atau SBU?

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menjawab pemerintah daerah akan terlebih dahulu membahas dampak kenaikan BBM terhadap anggaran daerah, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) maupun penyusunan anggaran pada tahun 2027 nanti.

Menurut Herwan, penyesuaian anggaran akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang di lapangan.

“Nanti akan kita bahas terlebih dahulu dalam pembahasan anggaran. Biasanya penyesuaian dilakukan pada APBD Perubahan, termasuk dalam penyusunan anggaran tahun 2027 yang akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ujar Herwan Antoni, saat diwawancarai wartawan di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: Pemprov Bengkulu Evaluasi JKN, Rejang Lebong Diminta Segera Bayar Tunggakan BPJS

Selain melakukan penyesuaian anggaran, Pemprov Bengkulu juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih menghemat penggunaan BBM.

Salah satu langkah yang disarankan adalah membatasi penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kegiatan yang benar-benar penting dan berkaitan langsung dengan tugas kedinasan.

“Kami mengimbau agar dengan kondisi kenaikan BBM ini, penggunaan kendaraan dinas diprioritaskan untuk keperluan yang sangat penting. Untuk kegiatan lainnya dapat menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan roda dua sehingga dapat mengurangi beban anggaran BBM,” jelasnya.

Herwan berharap langkah efisiensi tersebut dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tanggapan Gubernur 

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menanggapi terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Bengkulu.

Saat ditanya wartawan perihal kenaikan BBM non subsidi ini, Helmi menilai kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah telah melalui kajian yang matang dan mendalam.

Menurut Helmi, kebijakan serupa bahkan telah lebih dahulu diterapkan di sejumlah negara lain. Ia meyakini pemerintah pusat telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan penyesuaian harga BBM.

"Ya, kenaikan BBM ini merupakan kebijakan pemerintah. Tentu sudah dikaji secara matang dan mendalam. Kalau kita lihat, negara lain bahkan sudah lebih dulu menerapkannya. Kita termasuk yang terlambat, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian dengan baik," kata Helmi Hasan, usai menyerahkan lokasi pekerjaan untuk pelaksanaan penataan kawasan danau dendam tak sudah ke Balai Penataan Bagunan, Kawasan dan Prasarana Bengkulu Kemenerian PU, Kamis (11/6/2026).

Menyikapi kenaikan BBM tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran.

Salah satunya dengan mengurangi belanja kendaraan dinas dan menekan biaya operasional organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Helmi, efisiensi tidak hanya dilakukan pada penggunaan kendaraan dinas, tetapi juga pada perjalanan dinas para aparatur pemerintah.

"Kita kurangi semuanya. Bukan hanya pembelian kendaraan dinas, tetapi juga operasional kendaraan dinas dan perjalanan dinas. Semua kita efisiensikan," ujar Helmi.

Meski demikian, Helmi menegaskan anggaran pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

Program pembangunan jalan dan kebutuhan masyarakat tetap akan dijalankan.

Terkait potensi kelangkaan BBM, Helmi memastikan hingga saat ini kondisi pasokan BBM di Bengkulu masih aman.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau ketersediaan BBM di lapangan.

"Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kendala. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Jika ada persoalan, segera dilaporkan dan langsung kami tindak lanjuti," tutup Helmi.