TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Kebijakan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang setiap Jumat mulai menunjukkan hasil. Dalam dua bulan pelaksanaan, Pemkab Lumajang mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp464,07 juta.
Kebijakan WFH non-pelayanan bagi aparatur sipil negara (ASN) tersebut mulai diberlakukan sejak 2 April 2026. Penghematan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi belanja pada April dan Mei 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, mengatakan efisiensi anggaran berasal dari sejumlah pos belanja operasional, mulai dari listrik dan air, bahan bakar minyak (BBM), perjalanan dinas hingga biaya lembur ASN.
"Secara total terdapat penghematan belanja dari bulan April ke Mei 2026 sebesar Rp464,07 juta," kata Sunyoto di Lumajang, Rabu (17/6/2026).
Baca juga: Pemkab Lumajang Tutup 3 Toko Miras Ilegal di Sukodono, Sita Ribuan Botol
Menurut Sunyoto, penurunan terbesar dari sisi operasional kantor terlihat pada tagihan listrik dan air. Setelah penerapan WFH, biaya pada pos tersebut turun hampir 20 persen.
Pada April 2026, total tagihan listrik dan air tercatat sebesar Rp636,5 juta. Sementara pada Mei 2026 turun menjadi Rp509,31 juta.
"Kita menghemat sekitar 19,91 persen atau sekitar Rp127,18 juta di belanja listrik dan air," ujarnya.
Sunyoto menambahkan, efisiensi pada belanja listrik dan air menjadi salah satu penyumbang terbesar penghematan dibandingkan beberapa komponen operasional lainnya.
Baca juga: Grebek 6.000 Tempe Wedok Meriahkan 1 Suro di Lumajang, Tradisi Syukur yang Terus Dijaga
Selain biaya utilitas, penghematan juga terjadi pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Pada April 2026, belanja BBM mencapai Rp491,31 juta, kemudian turun menjadi Rp402,08 juta pada Mei 2026.
"Untuk BBM April sebesar Rp491,31 juta sedangkan Mei 2026 turun menjadi Rp402,08 juta atau turun sebesar Rp89,23 juta atau turun 18,16 persen," jelasnya.
Efisiensi juga terlihat pada anggaran perjalanan dinas. Realisasi belanja yang pada April mencapai Rp673,49 juta turun menjadi Rp578,21 juta pada Mei.
"Turun sebesar Rp 95,28 juta atau turun 14,15 persen," katanya.
Baca juga: Warga Randuagung Lumajang Gagalkan Aksi Pencurian Motor, Pelaku Diikat dan Diserahkan Polisi
Dari seluruh komponen yang dievaluasi, penghematan terbesar tercatat pada belanja lembur ASN.
Pada April 2026, belanja lembur mencapai Rp534,16 juta. Angka tersebut menurun menjadi Rp381,78 juta pada Mei 2026.
"Penghematan terbesar saat WFH terjadi di biaya lembur ASN, dengan rincian belanja lembur April sebesar Rp534,16 juta, sedangkan Mei menjadi Rp381,78 juta, turun sebesar Rp152,3 juta atau sekitar 28,53 persen," paparnya.
Pemkab Lumajang memperkirakan nilai penghematan akan terus meningkat pada Juni 2026. Salah satu faktor yang diperkirakan mendukung efisiensi tambahan adalah kebijakan Bupati Lumajang yang membatasi penggunaan kendaraan dinas roda empat.
"Untuk Juni belum bisa kami sajikan karena masih berjalan, tapi prediksi kami akan mengalami peningkatan juga," ujar Sunyoto.
Ketua Komisi C DPRD Lumajang, Zainal, mengapresiasi capaian efisiensi yang diperoleh melalui kebijakan WFH bagi ASN.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya konkret untuk menekan belanja operasional pemerintah daerah sehingga anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal.
"Sehingga anggaran tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan yang lebih mengena pada masyarakat," katanya.
Ia juga mendorong agar dana hasil penghematan tersebut dibahas dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Lumajang 2026 untuk dialokasikan pada sektor yang lebih prioritas.
"Di PAK nanti bisa diarahkan ke poin mana, untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.
