SERAMBINEWS.COM – Ketegangan di wilayah pendudukan kembali memuncak. Pemukim Israel, dengan dukungan pasukan militer, melancarkan serangkaian serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, termasuk pembakaran masjid, penyerangan rumah, dan penangkapan warga sipil.
Pemukim Israel dilaporkan membakar masjid di desa Jiljilya dan Mazraa al-Nubani. Hingga kini, tingkat kerusakan belum dapat dipastikan. Di desa Beita, serangan pemukim terhadap warga Palestina menyebabkan empat orang terluka.
Sementara itu, tentara Israel menangkap sedikitnya enam warga Palestina dalam operasi militer di Qalqilya, Nablus, Beit Iksa, Beit Qad, dan Beit Ta’mir. Di Jenin bagian tengah, pasukan Israel juga melibas lahan untuk hari kedua berturut-turut.
Baca juga: Gencatan Senjata Perang Iran: Menangkah Amerika Serikat?
Situasi lalu lintas di kawasan Betlehem turut terganggu setelah pihak berwenang Israel mendirikan pos pemeriksaan militer baru di bagian timur kota. Di Burin dan Beita, rumah serta kendaraan warga Palestina dirusak oleh pemukim.
Kekerasan di lapangan beriringan dengan eskalasi politik. Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menyerukan tindakan internasional menyusul keputusan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang mencabut otoritas perencanaan Palestina di Hebron, termasuk di kawasan tempat-tempat suci.
“Israel tidak memiliki kedaulatan atas Hebron atau bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki,” tegas Shahin.
Ia menyebut pencabutan kewenangan Kota Hebron, termasuk atas Masjid Ibrahimi, sebagai pelanggaran terang-terangan hukum internasional.
Smotrich sebelumnya menyatakan membatalkan Perjanjian Hebron 1997 saat meresmikan permukiman ilegal bersama Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Meski kemudian Kementerian Luar Negeri Israel membantah pembatalan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan kewenangan perencanaan dan konstruksi kini dialihkan ke militer Israel.
Perjanjian Hebron sendiri menempatkan sekitar 20 persen wilayah kota di bawah kendali Israel, demi mempertahankan keberadaan sejumlah kecil pemukim Israel di tengah puluhan ribu warga Palestina.
Pengamat menilai eskalasi ini berkaitan erat dengan dinamika politik domestik Israel. Di tengah musim pemilu dan tekanan internasional, terutama terkait kesepakatan AS–Iran dan isu Lebanon, kelompok sayap kanan Israel dinilai berupaya mengalihkan perhatian publik.
Peningkatan perampasan tanah dan aneksasi de facto dinilai menjadi “komoditas politik” yang populer di kalangan basis pendukung koalisi berkuasa, meski berdampak langsung pada meningkatnya penderitaan warga Palestina.(*)
