TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Aliansi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus menggelar agenda konsolidasi di lingkungan kampus mereka pada Rabu (17/6/2026).
Konsolidasi pergerakan ini secara khusus membahas berbagai polemik dan sengkarut program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kegiatan konsolidasi yang berlangsung secara sederhana dengan cara lesehan tanpa alas di area samping perpustakaan kampus ini, terpantau dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang menjadi perwakilan dari berbagai organisasi kemahasiswaan.
Baca juga: Demo Mahasiswa di Semarang Terus Berlanjut, Soroti MBG dan Masuknya TNI ke Ranah Sipil
Beberapa peserta dalam konsolidasi sore kali ini secara bergantian mengutarakan kritiknya atas kondisi ekonomi riil yang saat ini sedang terjadi.
Mulai dari imbas BBM nonsubsidi yang naik, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih karut-marut, hingga sejumlah program koperasi desa yang dianggap terlalu dipaksakan penerapannya.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus, Abdul Jabbar, mengatakan bahwa di dalam konsolidasi tersebut para mahasiswa tajam menyoroti sejumlah isu krusial di tingkat nasional. Permasalahan itu mulai dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan koperasi desa, dan program gigantik andalan Prabowo-Gibran yaitu MBG.
“Kalau omong BBM semua akan terdampak, khususnya terkait pembelian bahan pokok dan lain sebagainya, transportasi akan terdampak rakyat,” kata Jabbar.
Kemudian, isu yang tak luput dari sorotan mahasiswa yaitu mengenai program MBG yang menurutnya tidak berjalan sesuai dengan janji manis yang diucapkan saat masa kampanye lalu. Menurut penjelasan Jabbar, saat masa kampanye dulu, program MBG dijanjikan akan merangkul dan melibatkan masyarakat sekitar yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun pada kenyataannya sekarang, skema tata kelola MBG justru diserahkan oleh para elite politik yang disinyalir memiliki kepentingan terselubung.
“Jadi alokasi dana yang digelondongkan APBN harus dievaluasi bersama-sama,” kata Jabbar.
“Tuntutan pertama yang disampaikan tentang melemahnya rupiah saat ini sudah rekornya rupiah (anjlok) sampai tahap paling bawah, sampai sekarang Rp 17.700 karena itu kami kumpulkan teman-teman untuk konsolidasi,” kata Thoyyib.
Kemudian, tuntutan berikutnya dari kalangan mahasiswa yaitu mereka mendesak agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM di pasaran. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan skema dan strategi lain agar tidak sampai mengorbankan rakyat kecil dengan menaikkan harga BBM.
“Kalau BBM naik imbasnya meleber ke mana-mana terutama ekonomi, semua akan terimbas,” kata Thoyyib.
“Apakah bisa anggaran tersebut dikemas seefisien mungkin dan juga bisa dimanfaatkan lebih baik,” katanya mempertanyakan.
Berkaitan dengan tindak lanjut dari konsolidasi ini dan perumusan sejumlah poin tuntutan, para mahasiswa berencana akan kembali menggelar forum serupa di kampus sampai mereka benar-benar matang dalam menyusun draf tuntutan menjadi sebuah petisi resmi. Nantinya, tuntutan itu akan disampaikan secara langsung melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah.
“Kami ajukan kepada pemerintah, kami masih memberikan waktu kepada para pimpinan terutama Pemkab Kudus ketika ajukan audiensi, ketika tidak ajukan audiensi kami yang ajukan audiensi,” katanya.
Apabila nantinya tuntutan tersebut tidak kunjung diamini atau direspons positif oleh pihak pemerintah, elemen mahasiswa ini mengancam bakal turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara masif.
“Ketika audiensi tidak sampai kepada para pimpinan, kami akan turun ke jalan. Sebelum itu kami akan kaji lebih banyak problem yang telah kami diskusikan tadi,” kata dia memungkasi. (Goz)
