Oleh: Deonizio Manek
Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

POS-KUPANG.COM - Dalam negara hukum yang demokratis, hukum idealnya menjadi instrumen utama untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepentingan umum. 

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara rasional, adil, dan bertanggung jawab. 

Namun dalam realitas kehidupan ketatanegaraan modern, sering kali muncul persoalan yang menunjukkan adanya jarak antara cita-cita hukum dan praktik kekuasaan yang berlangsung dalam kehidupan nyata.

Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah kecenderungan struktur kekuasaan dibangun bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan kualitas intelektual seseorang, melainkan berdasarkan hubungan kedekatan, loyalitas politik, serta jasa-jasa yang pernah diberikan kepada pihak yang sedang berkuasa. 

Baca juga: Opini: Indonesia Emas dan Produksi Kecemasan Nasional

Fenomena ini dapat disebut sebagai praktik nepotisme politik atau politik balas jasa. 

Dalam sistem seperti ini, seseorang memperoleh jabatan bukan karena ia merupakan orang yang paling layak dan kompeten, melainkan karena dianggap berjasa dalam membantu proses perebutan atau mempertahankan kekuasaan.

Realitas tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah politik praktis, tetapi dalam beberapa kondisi juga berpotensi memengaruhi lembaga-lembaga yang seharusnya berdiri independen, termasuk institusi penegakan hukum. 

Ketika pengisian jabatan strategis lebih didasarkan pada pertimbangan loyalitas dibandingkan kapasitas, maka terdapat risiko bahwa proses penegakan hukum tidak lagi bergerak berdasarkan nalar hukum yang objektif, melainkan berdasarkan kepentingan kekuasaan yang melatarbelakanginya.

Akibatnya, hukum kehilangan salah satu fondasi terpentingnya, yaitu independensi. 

Seorang penegak hukum yang memperoleh posisi karena hubungan patronase politik akan menghadapi dilema moral ketika harus berhadapan dengan kepentingan pihak yang pernah memberikan dukungan terhadap kariernya. 

Dalam situasi demikian, hukum berpotensi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan lagi menjadi alat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Padahal sejak masa filsuf Yunani kuno hingga perkembangan negara hukum modern, hukum selalu dipahami sebagai produk rasionalitas manusia. 

Hukum dibangun atas dasar argumentasi, logika, pertimbangan moral, dan kepentingan bersama. 

Oleh karena itu, jabatan-jabatan penting dalam sistem hukum semestinya diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kemampuan profesional yang memadai. Dengan kata lain, sistem hukum harus dibangun di atas prinsip meritokrasi.

Meritokrasi merupakan suatu sistem yang menempatkan kemampuan, prestasi, kompetensi, dan integritas sebagai dasar utama dalam menentukan posisi seseorang. 

Dalam konteks penegakan hukum, meritokrasi berarti bahwa hakim, jaksa, penyidik, maupun pejabat publik lainnya harus dipilih berdasarkan kualitas pemikiran, rekam jejak profesional, kapasitas akademik, serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan dan konstitusi.

Pentingnya meritokrasi dalam sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari hakikat hukum itu sendiri. Hukum memerlukan kemampuan berpikir yang kritis, objektif, dan independen. 

Penegakan hukum bukan sekadar menjalankan teks undang-undang secara mekanis, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami tujuan hukum, menafsirkan norma secara tepat, dan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. 

Semua kemampuan tersebut tidak lahir dari hubungan kedekatan politik, melainkan dari proses pendidikan, pengalaman, integritas, dan kemampuan intelektual yang teruji.

Dalam perspektif filsafat hukum Gustav Radbruch, hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Ketiga nilai tersebut sulit diwujudkan apabila institusi hukum dipenuhi oleh individu-individu yang lebih mengutamakan loyalitas kepada penguasa dibandingkan loyalitas kepada hukum. 

Seorang penegak hukum yang kehilangan independensinya akan cenderung mengabaikan keadilan demi kepentingan tertentu, mengorbankan kepastian hukum demi kepentingan politik sesaat, serta menghilangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

Tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks. Dalam banyak situasi, orientasi sebagian pemangku kekuasaan tidak lagi berpusat pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat, melainkan pada perhitungan untung-rugi politik, keuntungan ekonomi, dan upaya mempertahankan posisi kekuasaan. 

Akibatnya, budaya kritis perlahan tergantikan oleh budaya kepatuhan yang berlebihan. 

Banyak individu dalam struktur kekuasaan lebih memilih mengikuti perintah atasan secara membabi buta daripada menggunakan kemampuan berpikir kritis untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan hukum dan keadilan.

Fenomena tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan individu yang sekadar patuh, melainkan membutuhkan warga negara dan pejabat publik yang mampu berpikir rasional, berani menyampaikan kebenaran, dan memiliki tanggung jawab moral terhadap kepentingan bersama. 

Ketika nalar kritis hilang, hukum akan kehilangan fungsi korektifnya terhadap kekuasaan. 

Pada saat yang sama, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara karena menganggap hukum hanya melayani kelompok tertentu.

Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum harus diarahkan pada penguatan sistem meritokrasi. 

Proses pengangkatan pejabat publik dan penegak hukum harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. 

Setiap individu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, bukan berdasarkan kedekatan dengan pusat kekuasaan. 

Dengan cara demikian, hukum akan dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan kepentingan umum.

Lebih jauh lagi, meritokrasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas institusi hukum, tetapi juga penting untuk membangun solidaritas sosial. 

Ketika masyarakat melihat bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya, maka akan tumbuh rasa percaya terhadap negara dan sesama warga negara. 

Masyarakat tidak lagi memandang keberhasilan sebagai hasil dari hubungan istimewa dengan penguasa, tetapi sebagai hasil dari usaha dan kompetensi yang dimiliki.

Pada akhirnya, tujuan hukum bukan sekadar menciptakan keteraturan formal, melainkan menciptakan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. 

Hukum harus menjadi rumah bagi seluruh warga negara tanpa memandang kedekatan politik, status sosial, maupun kekuatan ekonomi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem hukum harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, bukan nepotisme. 

Meritokrasi memungkinkan lahirnya penegak hukum yang independen, rasional, dan berintegritas. 

Sebaliknya, nepotisme hanya akan melahirkan ketergantungan, menghilangkan objektivitas, serta memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, masa depan negara hukum yang demokratis sangat bergantung pada keberanian untuk menempatkan kemampuan di atas kedekatan, integritas di atas loyalitas sempit, dan kepentingan umum di atas kepentingan kekuasaan. 

Hanya melalui sistem meritokrasi, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana mewujudkan keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta kehidupan bersama yang baik bagi seluruh warga negara. (*)